Sumbawa Barat. Radio Arki – Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Sumbawa Barat (HPMSB) Yogyakarta, Harry Zulman Jaya mengungkapkan bahwa, pemerintah daerah harus melakukan revolusi terhadap kebijakan pendidikan tinggi di Sumbawa Barat, terutama dalam hal menyiapkan generasi berkarakter dan mampu bersaing di daerah lain. Baik itu dalam hal saat memasuki Perguruan Tinggi ternama di luar daerah, ataupun dalam hal kesiapan untuk melakukan pengabdian berdasarkan studi ilmu.
“pendidikan tinggi adalah dunia yang perlu perhatian yang lebih serius. Karena ini menyangkut tentang keberlangsungan generasi dan kemajuan daerah. Untuk itu butuh kebijakan strategis dan tersistem,” ujarnya, melalui rilis resmi kepada www.arifm.com, selasa (22/11) sore tadi.
Ada banyak persoalan pendidikan tinggi di Sumbawa Barat, bukan hanya pada persoalan kualitas di perguruan tinggi yang ada di dalam daerah. Tetapi kesiapan lulusan atau input perguruan tinggi (siswa) yang ingin melanjutkan studi di luar daerah juga sangat lemah. Jadi wajar apabila lulusan Sumbawa Barat sangat jarang bisa diterima di perguruan tinggi ternama di luar daerah.
Menurut Harry, untuk membuat daerah maju, maka pilihan yang paling utama adalah kesiapan generasi dalam menghadapi persaingan. Harus ada rekayasa sistem pendidikan tinggi, baik itu dari system input yaitu siswa yang berencana untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tingi. Proses penempaan yaitu kualitas perguruan tinggi dan juga output dari proses pendidikan tinggi yang diinginkan.
Dalam kajian yang belum lama ini kami lakukan, kata Harry, ada kesimpulan yang menarik dari kebijakan pendidikan tinggi kita, yaitu meninggalkan pemerataan dan melakukan focus kepada peningkatan kualitas. Dan hal itu bisa dilihat dari kebijakan mencabut subsidi pendidikan dan menggantinya dengan model hibah atau beasiswa kepada mahasiswa.
“semestinya pemerataan dan peningkatan kualitas tidak bisa dilihat secara terpisah, harus bersamaan dilakukan. Apalagi APBD Sumbawa Barat juga senantiasa terus meningkat, jadi idealnya subsidi tidak dicabut dan peningkatakan kualitas juga digalakkan,” tukasnya
Meski demikain, ia mengaku terobosan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan LPDP adalah kebijakan yang sangat luar biasa. Kebijakan ini semestinya bisa disinergikan dengan kebijakan pemerataan pendidikan tinggi, artinya LPDP atau lembaga swasta lainnya difokuskan untuk peningkatan kualitas, sementara daerah tetap melakukan prinsip pemerataan.
Sebelumnya, HPMSB Yogyakarta bersamaan dengan Hari Lahir Sumbawa Barat, 20 November 2016 telah melakukan kajian analisis tentang pendidikan dan fenomena sosial dengan menghadirkan beberapa narasumber. Kajian itu akhirnya menyimpulkan bahwa ada fenomena sosial yang berkaitan erat ketika berbicara pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dimana kemajuan dan perkembangan daerah tergantung dari keseriusan stackholder, terutama pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang strategis di dunia pendidikan tinggi.
“kerjasama dengan LPDP itu luar biasa dan kami apresiasi sebagai inovasi pendidikan tinggi, hanya saja kami minta itu kebijakan pemerataan pendidikan tinggi juga tidak ditinggalkan,” demikian, tutup Harry. (US-ArkirRadio)
