Mataram. Radio Arki – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) kemarin, Senin (11/11), dilansir ANTARA News menyarankan warganya bagi yang berpenggangguran agar bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan catatan butuh migran yang memiliki “Skill”.
Program TKI itu dikemukakan mengingat angka pengangguran makin meningkat sebanyak 1.260 orang se NTB. Sementara di Kota Mataram sendiri pihaknya belum tau angka pasti. Menurut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram pernyataan kadis itu dinilai tidak produktif, bahkan meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot), yakni Walikota Mataram untuk mengevaluasi program dinas yang bersangkutan.
Wakil Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mataram, Khairul Umam mengatakan justru dengan permintaan menjadi buruh migran itu mencerminkan bahwa Disnaker tidak siap menghadapi peningkatan pengangguran untuk di pekerjakan di daerah.
“Menekan angka pengangguran tidak cukup dengan memberikan intervensi, melalui program TKI. Untuk mengurangi angka pengangguran, mestinya pemerintah sendiri harus rumuskan peluang lapangan kerja di Kota Mataram seperti apa,”ucap Khairul Umam, Selasa (12/11), dengan nada pertanyaan kepada Disnaker Kota Mataram.
Lebih lanjut dia katakan, untuk mengakomodir penggangguran Disnaker di sarankan lebih menyorot potensi yang dimiliki masyarakat, terutama pemuda. Idealnya yang dilakukakan pemerintah, tentu menyiapkan lapangan kerja di Daerah.
“Banyak pemuda yang memiliki potensi bagus untuk Mataram kedepan,bukan malah ingin mengirim keluar. Ini pertanda pemerintah tidak punya gagasan pembangunan dan pemanfaatan SDM yang di miliki hari ini.”cetusnya.
Selain itu kata Umam, dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang di miliki Disnaker, baiknya menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi yang ada. Maka langkah yang paling memungkingkan adalah memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus untuk ditempatkan di daerah.
“Kami berharap agar peryataan Disnaker itu, tidak terkesan tidak solutif. Pengangguran itu tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan di Mataram. Program TKI bukan solusi, apa mungkin sependek itu pikiran pemerintah,”ucapnya. (M Arif. Radio Arki)
