Mataram. Radio Arki – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menapik atas pemberitaan yang tidak mencerminkan kebenaran misal informasi hoax yang tidak jelas sumbernya. Ia meminta KPI agar tetap menjadi media yang kedepankan self control (kontrol) yang mengutamakan selektifitas dalam menyampaikan kabar di ruang publik.
“Media juga harus self kontrol untk menjaga, karena pengawasan KPI terbatas pada lembaga penyiaran,” ucapnya, Rabu (9/10) kemarin, saat menyampaikan sambutan di Acara Pembukaan Rapim KPI di Istana Wapres.
Selanjutnya, kata dia setelah reformasi ada tiga hal yang bisa berubah, yang menjadikan semua lebih demokratis. Diantaranya kebebasan pers yg luar biasa atau bahkan adanya pemerintah yang otonom.
Baca Juga : http://arkifm.com/7276-rapim-di-istana-wapres-kpi-ri-akan-utamakan-informasi-yang-kredibel.html
“Akibat nya muncul teknologi yg berkembang sehingga media juga berkembang. Ratusan stasiun TV, radio, cetak, media online. Perkembangan media ini seharusnya diikuti juga dengan norma sehingga media lebih terjaga,”cetusnya.
Secara terpisah, Ketua KPID NTB, mengatakan dalam Rapim KPI 2019 itu dapat merumuskan penguatan kelembagaan, pembaharuan dari P3SPS serta sistem perizinan Online Singel Submission. Sebagai gambaran dengan keberadaan Lembaga penyiaran yang berjumlah sekitar 66 buah di NTB dapat berperan dalam membangun daerah.
“Semoga dengan banyaknya lembaga penyiaran ini, bisa membantu pencapaian tujuan, visi misi NTB Gemilang,”kata Ketua KPID NTB, saat di mintai keterangan oleh media ini.
Sementara, Wakil Ketua KPID NTB Andayani, juga berharap di Rapim kali ini dapat menghasilkan rumusan strategis yang dapat mengimbangi perkembangan media baru yang sangat pesat saat sekarang.
“Kalau tidak di imbangi dengan aturan untuk membatasi konten di youtube, netflix, Televisi streaming bagaimana nantinya generasi bangsa ini yang setiap saat bisa terpapar konten negatif,”cetusnya, dengan penuh kekhawatiran. (M Arif. Radio Arki)
