Sumbawa Barat. Radio Arki – Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata mempunyai system yang ketat dalam hal mitra penyedia jasa kesehatan. Pasalnya, semua puskesmas yang menjadi penyedia jasa layanan kesehatan tersebut, sampai pada tahun 2019 sudah harus memiliki ijin dan terakreditasi secara nasional.
Demikian diterangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, Tuwuh, kepada www.arkifm.com, belum lama ini.
“standarnya memang begitu (harus terakreditasi.red). Kalau tidak bisa akrediasi, maka tidak boleh bekerjasama dengan JKN melalui BPJS. dan Alhamdulillah kita sudah dapat akreditas itu untuk dua Puskemas. Tahun ini (tahun 2017) kita akan kejar semua puskesmas bisa terakreditasi,” terangnya, di ruang kerjanya.
Ada banyak persyaratan untuk menjadi mitra Jaminan Kesehatan Nasional atau penyedia jasa pelayanan kesehatan. Dan diantara sekian persyaratan tersebut, akreditasi adalah persyaratan utama. Khusus untuk Puskesmas Taliwang yang sudah memiliki akreditasi yang sangat memuaskan, yaitu pada tingkat tertinggi kedua secara nasional. Pengalaman inilah yang diharapkan bisa memudahkan pihaknya untuk menjadikan semua Puskesmas lainnya terakrediasi pada tahun 2017 ini.
Untuk mendapatkan akreditasi secara nasional, Dinas Kesehatan Sumbawa Barat sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa unsur, baik itu tim ahli administrasi kesehatan dan tenaga kesahatan atau dokter. Selain membentuk tim, pihaknya juga sudah memetakan Puskesmas mana yang akan menjadi prioritas dalam beberapa tahapan akreditasi Puskesmas di Sumbawa Barat.
“tidak bisa semuanya. Sudah ada jadwal untuk uji akreditasi. Tetapi kita harapkan tahun ini semua Puskesmas sudah terakreditasi” bebernya.
“untuk tahun ini ada tiga jadwal yang sudah ditetapkan. Pertama, bulan maret ada dua Puskesmas,Puskesmas Brang Rea dan Puskesmas Jereweh. Kedua, bulan Juni ada dua puskesmas, diantaranya Puskesmas Brang Ene dan Puskesmas Poto Tano. Terakhir, yaitu pada bulan September, dalam bulan ini akan dilakukan proses akreditasi untuk sisa yang belum diakrediasi pada bulan sebelumnya” urainya.
Selain menyiapkan tim pendamping kesiapan untuk akreditasi, Dinas Kesehatan juga sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi persyaratan tersebut. baik itu bangunan dan sumber daya lainnya.
“ada Rp 1,3 Milyar dari DAK APBN pada tahun 2017 ini. Semuanya kita alokasikan untuk kesiapan mengejar akreditasi itu, terutama kesiapan infrastruktur Puskemas,” timpalnya.
Seperti diketahui, ada empat tingkat akreditasi yang dirangking Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu tingkat Dasar, Madya, Utama dan Purna. Sementara itu, Puskesmas Taliwang telah mendapat akreditasi Utama atau tingkat akreditasi tertinggi kedua setelah Paripurna. (US-ArkiRadio)
