Sumbawa Barat. Radio Arki – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST kepada awak media, Jumat (10/2) pagi tadi, usai memberikan arahan dalam evaluasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) menegaskan, akan memecat beberapa kepala sekolah yang tidak hadir dalam kegiatan koordinasi dan evaluasi itu.
Menurut pria yang dikenal sangat keras dalam penegakan disiplin aparatur daerah, kehadiran kepala sekolah dalam kegiatan evaluasi pengelolaan dana BOS tersebut sangat penting. Karena selain dihadiri langsung oleh tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kegiatan itu dihajatkan juga untuk memberikan pemahaman yang sama dan utuh tentang system keuangan sekolah.
“saya sudah minta cek dan panggil (Kadis Dikpora), kenapa tidak hadir. alasannya harus ada dan rasional. kalau memang gak jelas harus dikasi sanksi. Kalau kegiatan sangat penting ini saja tidak mau hadir. Apalagi mau diharapkan mendidik siswa. Bilaperlu kita pecat jadi kepala sekolah!, karena ini tidak bisa dianggap sepele”tegasnya.
Secara keseluruhan dalam evaluasi pendidikan, ia menegaskan, pihaknya akan terus menggodok disiplin pegawai terutama tenaga pendidik. Bahkan, tindakan tegas pemecatan terhadap aparatur dan tenaga guru yang kurang disiplin, juga tidak tanggung-tanggung dilakukan. Apalagi dalam hal pengelolaan keuangan di sekolah, termasuk dana BOS.
“mau tidak mau kami harus tindak tegas, kita ingin perbaikan dan memberikan efek jera agar aparatur bisa disiplin. Apalagi dalam kegiatan ini, kami hadirkan BPK untuk memberikan pemahaman kepada sekolah tentang bagaimana system keuangan di Sekolah, agar tidak jadi masalah dikemudian hari. Jadi apabila mereka (kepala sekolah) tidak hadir, maka ini keterlaluan.” Tukasnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan yang digelar oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (Dikpora), wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin langsung melihat absensi dan mempertanyakan seluruh kepala sekolah yang belum hadir pada kegiatan itu.
Dalam kegiatan yang digelar, Jumat 10/2 pagi tadi, pemerintah menghadirkan ketua tim pemeriksa dari BPK RI wilayah NTB, untuk memberikan penjelasan dan arahan tentang system pemeriksaan keuangan di sekolah, terutama dana BOS.
“kita ingin system keuangan di sekolah itu baik. Untuk itu kami menggelar kegiatan ini. Karena BOS juga termasuk dalam item yang akan diperiksa BPK,” Ujar PLT Kepala Dinas Dikpora, Tajuddin, di depan seluruh kepala SD dan SMP se-KSB.
Seperti diketahui, sebelulmnya Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.Musyafirin, di SDN Meraran kecamatan Seteluk, dalam pemeriksaan mendadak langsung memecat dua orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diketahui tidak hadir tanpa keterangan ke sekolah. Hal ini, kata Fud Syaifuddin, akan terus digalakkan untuk menjaga disiplin pegawai atau aparatur pemerintah.(US-ArkiRadio)
