Sumbawa Barat. Radio Arki- Korps HMI_Wati (KOHATI) Kabupaten Sumbawa Barat, kepada www.arkifm.com menegaskan bahwa, pemerintah daerah harus memberikan ruang lebih besar bagi keterwakilan perempuan dalam setiap kebijakan strategis pemerintahan, sebut saja seperti kebijakan PDPGR yang memiliki prinsip gotong royong dan keterlibatan multipihak.
“semestinya dalam kebijakan startegis pemerintah baik itu DPRD dan ekskutif harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Sangat ironis ketika kebijakan startegis, seperti PDPGR tidak memberikan ruang khusus bagi perempuan,” tandasnya, usai mengikuti kegiatan FGD tentang perempuan, di Sekretarit Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (16/3) siang tadi.
Bukan hanya keterwakilan pada sisi personil dalam kelembagaan (Agen PDPGR). Lanjutnya, kebijakan yang mengusung semangat PDPGR idealnya juga harus memperhatikan kebijakan tentang perempuan. Sehingga kartu yang digunakan menjadi lisensi untuk mengakses berbagai program juga harus terdapat kebijakan dan kartu khusus untuk perempuan.
Ia menyebutkan, ada banyak program yang bisa disentuh oleh pemerintah untuk perempuan dengan mengikuti model kebijakan yang ada. Diantaranya adalah kebijakan tentang ibu hamil dan menyusui. Dalam hal ini, semestinya pemerintah juga mempunyai perlakuan dan kebijakan khusus. Karena kebijakan nasional terhadap ibu hamil dan menyusui masih sangat general dan belum memperhatikan hak dasar perempuan.
“harus diingat ibu adalah pendidikan pertama bagi anak. Jadi harus perlu perlakuan khusus. Misalnya memberikan dispensasi waktu dan ruang khusus untuk menyusui anak bagi pegawai dan pekerja
“ataupun memberikan kartu khusus bagi UMKM perempuan. Artinya ini penting untuk mendorong perempuan bisa lebih kreatif dan produktif.” Timpalnya.
Ia berjanji, akan mulai mengkonsolidasikan kekuatan perempuan agar bisa lebih diperhatikan pemerintah daerah dalam setiap lini dan kebijakan. Karena dengan keterwakilan dan memberi ruang khusus bagi perempuan, maka kesejahteraan dan visi untuk menjadikan Sumbawa Barat yang bebas dari kemiskinan pada tahun 2019 akan tercapai.
“kami akan konsolidasikan, dan ini (FGD) momentum awal. Kami harap KNPI bisa terus memfasilitasi. Dan hal yang sama (konsolidasi gerakan perempuan) juga terus kami lakukan. ” Demikian, tutupnya. (Amroni. Radio Arki)
