Sumbawa Barat. Radio Arki- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumbawa Barat, Agus Hadnan mengakui bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Polisi Pamong Praja masih minim kapasitas. Karena dari seratus lebih anggota satpol PP Sumbawa Barat, ternyata hanya delapan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar tentang Polisi Pamong Praja (Pol PP).
“Secara umum, yang jelas pengembangan kapasitas masih jauh dari harapan.” Akunya, belum lama ini, kepada www.arkifm.com.
Berdasarkan ketentuan yang ada tentang standar komptensi anggota Pol PP, lanjutnya, anggota Pol PP diharuskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar). Sedangkan di Sumbawa Barat hanya ada delapan anggota Polisi penegak Perda ini yang telah memiliki kualifikasi ini.
Ditegaskan, Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk penegakan Perda, yang salah satunya adalah tindakan yustisi. Dan dalam pelaksanaan tugas ini, sudah memiliki standar yang harus dipenuhi, yang jelas masih banyak kekurangan yang dimiliki Polisi Pamong Praja secara nasional ataupun Sumbawa Barat.
“Saat ini anggota kita dari unsur PNS berjumlah 110 orang, termasuk saya. Dan jumlah itu belum bisa digunakan secara optimal, karena standar kompetensi yang dimiliki tadi.” Akunya.
“diantara delapan orang yang telah ikut diklatsar, harus ada salah satu diantara kami yang turun dalam setiap operasi. Karena memang itulah standar SOP-nya. Makanya agak kesulitan untuk mengatur jadwal tersebut.”timpalnya.
Untuk mensiasati kekurangan tersebut, kata Agus, pihaknya tengah menjadwalkan untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan dasar di Sumbawa Barat dengan menghadirkan insturuktur dari luar. Karena apabila menunggu Diklatsar yang dilaksanakan oleh , maka butuh waktu cukup lama agar anggota polisi pamong praja bisa memenuhi standar kompentensi itu. Padahal standar kompetensi ini adalah persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap anggota Pol PP. (Ibrahim.RadioArki)
