Sumbawa Barat. Radio Arki- Upaya Pemerintah Daerah KSB untuk mengoperasikan bandara Sekongkang dengan menghibahkan kepada pemerintah pusat sedikit terkedala. Pasalnya, persyaratan yang diajukan pemerintah pusat ternyata cukup sulit. Meski demikian, pemerintah daerah setempat seolah-olah tidak kehilangan akal, dan berupaya mengejar kerjasama pihak ketiga untuk mengoperasikan bandara tersebut.
Demikian ditegaskan, wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST kepada www.arkifm.com, Rabu (22/3) malam tadi.
“kita sudah berupaya untuk bisa menghibahkan kepada Pempus (pemerintah pusat). Tetapi persyaratannya cukup sulit. Jadi kita coba maksimalkan pihak ketiga untuk bisa mengejar target agar bandara ini beroperasi pada tahun 2018 mendatang.”ungkapnya.
“Untuk bisa untung dalam mengoperasikan Bandara, maka setidaknya harus tiga juta penumpang setiap bulannya. Selain itu standar fasilitas yang ada harus juga diperbaiki. Jadi pertimbangan inilah yang buat mereka (pempus) agak berat menerima.” Timpalnya.
Dalam alternative kedua untuk mengoperasikan bandara Sekongkang, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak ketiga, terutama PT Amman Minerl Nusa Tenggara (PT AMNT). Perusahaan tambang ini menurut Fud, memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap fasilitas penerbangan. Jadi dengan kebutuhan dan kepentingan tersebut, maka bandara Sekongkang harus mendapat perhatian serius dari perusahaan.
Saat ini fasilitas bandara Sekongkang masih terbilang minim. Sebut saja kebutuhan utama seperti runway( lintasan) yang masih kurang standar panjangnya. Sedangkan untuk bisa menambah lintasan tersebut, maka harus dipangkas obstacle (halangan berupa bukit) yang ada, dan memindahkan akses jalan nasional yang berada persis beberapa meter di arah timur bandara tersebut.
“tetap kita optimis ini (bandara) dioperasikan tahun 2018, jadi kita yang upayakan perijinannya. Dan PT AMNT atau pihak ketiga yang bisa membantu perbaikan fasilitasnya. yang jelas bandara ini harus beroprasi untuk menopang sektor pariwisata dan pertambangan yang ada. Dan sejauh ini kita sudah cukup intens komunikasi dan menjelaskan tentang keberadaan bandara kepada kementerian perhubungan, tetapi pemerintah pusat tentu juga rasional mempertimbangankan aspek bisnis, makanya persyaratannya agak sulit. Untuk itu kita siapkan alternatif lain, kalau seandainya nanti buntu dengan kementerian.” Demikian, Fud Syaifuddin. (Unang Silatang.Radio Arki)
