Sumbawa Barat. Radio Arki – Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumbawa Barat (DPC PBB KSB) menggelar kegiatan musyawarah cabang (Muscab) ke V di aula kedai sawah, pagi tadi (30/12). Dihadapan ketua DPW PBB NTB H. Junaidi Arif beserta jajarannya, simpatisan dan kader PBB KSB, serta pengurus partai lainnya yang ada di KSB, Ketua DPC PBB KSB Agusfian, SE mengatakan bahwa PBB merupakan raja di KSB.
“Boleh kita menoleh sejarah. Partai politik saya yakin semuanya mempunyai kemauan untuk menjadi penguasa untuk daerah kita. Partai Bulan Bintang sudah melakukan itu. Kader PBB KSB telah mengambil posisi strategis di KSB, mulai dari Ketua DPRD pertama, Bupati dua periode, hingga terakhir mendorong kader hingga duduk sebagai Wakil Bupati pada Pilkada 2015. Terakhir PBB berhasil membawa dua kadernya duduk di DPRD KSB,” ujar Agung, sapaan akrab Agusfian, SE.
Dalam kesempatan tersebut, Agung mengungkapkan bahwa banyak pelaku politik yang menganggap bahwa, kekuasaan adalah hal yang utama sekalipun mengabaikan persahabatan, kekeluargaan, termasuk mengabaikan kepentingan besar Kabupaten Sumbawa Barat dengan meninggalkan hal yang secara sejarah.
“Bagi kami, Bupati dan Bupati Sumbawa Barat saat ini, sadar atau tidak sadar duduk di jabatan Bupati dan Wakil Bupati itu juga campur tangan kami. PBB juga ada disitu. Tidak boleh juga ketika berkuasa menganggap partai ini lemah, kecil, serta tidak ada daya. Sejarah membuktikan bahwa, dimana berlabuhnya PBB, Haqqulyaqin disitulah paket yang menang di 2020,” tegas Agung, disambut tepuk tangan tamu undangan.
“Kami tidak mau membanding bandingkan dengan Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, apalagi Partai PDIP yang serba merah saat ini. Bagi kami, kami punya piring sendiri, kami punya gas motor sendiri dan kami punya target sendiri,” Imbuhnya.
Dihadapan ratusan kader PBB, Agung juga menjelaskan tentang teori suatu Negara atau daerah yang cenderung berkuasa otomatis adanya ruang korupsi, super power dan sebagainya dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karenanya, PBB dengan kadernya di DPRD akan terus konsisten melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Ada teori yang mengatakan bahwa ada sebuah daerah atau Negara yang cenderung berkuasa, otomaticly disitu ada ruang korupsi, super power dan sebagainya dalam mengambil kebijakan. Bagi kami kami PBB, apakah KSB ini cenderung berkuasa atau tidak, lihat saja nanti respon masyarakat. Tetapi tidak boleh kami meninggalkan peran sebagai partai politik, apalagi sebagai anggota DPRD meninggalkan tanggung jawab kami, dimana digaji oleh Negara untuk mengawasi setiap kinerja pemerintahan ini,” jelasnya.
“Kebijakan apapun itu, penggunaan anggaran satu rupiahpun kami akan awasi dengan tugas pokok kami sebagai anggota DPRD, dan partai politik punya tanggungjawab dalam hal ini untuk mengawasi anggota dewannya di DPRD. Pemerintah saya yakin mau diawasi dan dikritisi, kalau ada pemerintah tidak mau dikritisi dan diawasi haqqulyaqin tebal dompetnya di belakang itu,” tambahnya.
Diakhir sambutannya, Agung juga mengajak partai politik yang lain untuk mengisi pesta demokrasi dengan damai dan penuh kesejukan. Jangan sampai, karena kepentingan partai atau kepentingan pribadi, menjadikan partai lupa dengan tugas mulia yang mengedepankan kepentingan rakyat diatas segala galanya.
“Kepada para partai politik, marilah bersama sama kita bergandeng tangan. Kita berpolitik tentu dengan tata etik, sopan santun, penuh tata krama dan penuh kedamaian. Demokrasi kita terbuka untuk kita semua dalam menentukan pilihan, partai politik mengambil sikap keputusan tentu tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai karena kepentingan pribadi dan kepentingan partai kita mengabaikan kepentingan besar kita di Sumbawa Barat,” tukas Agung. (Enk. Radio Arki)
