“Keberadaan pasar Brang Ene, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga diharapkan mampu menghidupkan gairah perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.”
Sumbawa Barat. Radio Arki – Camat Brang Ene, Drs. Abdul Razak menyoroti keberadaan bangunan Pasar Brang Ene yang terletak di Desa Manemeng. Menurutnya, salah satu fasilitas publik seperti pasar harus segera difungsikan, sehingga masyarakat bisa segera merasakan asas manfaat dari keberadaan pasar itu sendiri.
“Kita berharap pasar Brang Ene bisa segera dioperasikan. Dengan demikian, proses transaksi jual beli masyarakat, tidak perlu ke pasar Tanah Mirah Taliwang hanya untuk sekedar berbelanja kebutuhan sehari harinya,” ujar Camat yang baru menjabat lima hari tersebut.
Meski mengharapkan pasar Brang Ene bisa segera dioperasikan, Camat juga menilai bahwa fasilitas pendukung Pasar Brang Ene seperti pagar keliling, akses jalan, urugan, hingga tempat limbah B3 harus segera diadakan. Dengan demikian ketika pasar beroperasi, kondisi pasar sudah sangat memungkinkan untuk menjadi tempat keramaian baru.
“Saya akan coba tanyakan ke Diskoperindag terkait kondisi pasar ini seperti apa, kapan dioperasikan dan standar pasarnya seperti apa. Yang jelas, kami akan terus dorong agar fasilitas yang belum ada bisa dipenuhi,” jelas camat kepada arkifm.com, kemarin (9/1).
Foto : Rahardian, S.Pd.,M.Si (Kabid Perdagangan Diskoperindag KSB)
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) melalui Kabid Perdagangan, Rahadian, S.Pd.,M.Si mengatakan bahwa, keberadaan pasar dibangun untuk mengejar pemerataan. Dimana kecamatan lain pasarnya sudah ada dan Kecamatan Brang Ene belum memiliki pasar.
“Jika dampaknya tidak bisa dirasakan tahun sekarang, ya kita harapkan di tahun berikutnya,” terang Rahardian.
“Keberadaan pasar, meski belum bisa memacu perputaran ekonomi, tapi minimal kita sudah siapkan tempat dan bangunannya, sehingga satu dua tahun kedepan kita sudah siap,” tambahnya lagi.
Disinggung soal kapan bisa beroperasinya pasar yang dibangun dari dana DAK tersebut, Rahardian mengaku Pemerintah tahun 2020 tengah menyiapkan anggaran untuk membangun fasilitas pendukung pasar Brang Ene. Jika bangunnya telah rampung dan telah diserah terimakan, maka baru bisa dioperasikan.
“Target kita untuk pasar Brang Ene, agar segera beroperasi sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Tahun ini kita ada anggaran 800 juta untuk rehab pasar dan bangun fasilitas pasar yang lain. Kalau bisa selesai paving bloknya, tembok keliling, bangunan pendukung, saluran irigasi, urugannya ya bisa kita serah terimakan dan bisa beroperasi tahun ini,” bebernya.
Ditanya media soal keberadaan FS Pasar Brang Ene, Rahardian tak menampik jika pasar Brang Ene tidak memiliki Feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa FS tidak selamanya benar.
“FS tidak selalu benar kok. Lihat saja pasar di Ampenan yang ditutup, belum lagi LCC milik swasta yang ditutup meski telah memiliki FS. Jadi pembangunan oleh pemerintah tidak tanggung jawabnya di profit, tapi membangun sesuatu itu lebih kepada tanggung jawab sosial,” tukas Rahardian. (Enk. Radio Arki)
