Mataram. Radio Arki – Penjaringan Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) di tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang berjalan. Rekrutmennya dilakukan secara serentak. Terhitung mulai dari tanggal 18 dan ditutup tanggal 24 Januari 2020.
Apabila yang terdaftar tidak memenuhi dari yang dibutuhkan, maka kemungkinan akan diperpanjang sampai tanggal 30 Januari 2020.
Komisioner KPU NTB, Agus Hilman mengatakan, saat ini sedang berlangsung proses rekrutmen anggota PPK. Pihaknya meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu mengawasi tahap pelaksaan seleksi PPK. Sewalaupun di internalnya sendiri ada yang mengawasi yaitu Bawaslu.
“Tetapi kita tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk mengawasi seleksi PPK. Sehingga kedepan tidak ada anggapan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan. Namu sisi lain, kita pada prinsipnya tetap mengedepankan asas akuntabilitas, integritas dan kerja profesional,”ucap, Agus Hilman, Rabu (22/1).
Lebih lanjut, Agus Hilman mengatakan direkrutmen kali ini memang di KPU RI tidak mewajibkan atau memaksa Daerah menggunakan tes CAT. Alternatifnya bisa menggunakan tes manual atau tertulis berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU RI bernomor : 29/PP. 04.2-SD/01/KPU/I/ 2020, yakni memberikan keleluasaan kepada Kabupaten/Kota memilih diantara keduanya.
“Misal kalau mau menggunakan tes CAT, nanti pertimbangannya ada di Provinsi. Termasuk berat ringannya anggaran, yang besar kemungkinan akan memakan biaya banyak. Kalau sebaliknya menggunakan tes tertulis, sedikit kemungkinan ada keringanan,” bebernya.
Kemudian masalah tes apakah akan di berlakukan CAT atau Tes Manual. Sementara masih berjalan dan sejauh ini masih dipelajari dulu. Tetapi titik ketersinggungan yang paling penting itu ialah, waktu yang sangat singkat selain dari pertimbangan anggaran.
“Ketersiadiaan waktu yang masih dilihat kalau digunakan tes CAT. Sepertinya kemungkinan akan menggunakan tes manual. Karena dilihat dari waktu sekarang tanggal 22, artinya hitungan waktu tinggal seminggu lagi,” cetusnya.
Tetapi sejauh ini yang masih mewacanakan untuk pelaksanaan tes CAT ada dua kabupaten, yaitu Sumbawa Besar dan Dompu.
Namun, beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan di Kabupaten/Kota. Pihaknya juga pertegas kepada semua terkendala pada ketersediaan anggaran. Disamping masalah keamanan dan jaringan mitra kerjasama sedang diupayakan maksimal.
“Kalau itu diwacanakan, berdasarkan keinginan daerah, kita akan sampaikan ke KPU RI,” tambahnya
Sisi lain, dia berharap agar tidak ada asumsi lain yang berkembang di masyarakat terkait penyelenggaraan. Pada tes manual, kerahasiaan soal itu penting untuk dijaga. Dimana tidak dipublikasikan sebelum masuk pada waktunya.
“Insya Allah sejauh ini kita tetap memegang teguh asas akutabilitas atau keterbukaan,” tandasnya. (M Arif. Radio Arki)
