Sumbawa Barat. Radio Arki – Jelang peletakan batu pertama pembangunan Bendungan Tiu Suntuk yang rencana dilakukan tanggal 17 Februari 2020, warga Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene memberi maklumat keras kepada Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dan pihak perusahaan (PT. Bahagia Bangun Nusa dan PT. Nindya Karya, red). Beberapa point catatan tersebut disampaikan tokoh pemuda Sumbawa Barat, Malikurrahman, pada sosialisasi paket pekerjaan pembangunan Bendungan Tiu Suntuk Paket I, pagi tadi (10/2).
“Kami ucapkan program pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di kampung kami (Desa Mujahiddin, red). Ketika kami ucapkan selamat datang, pihak perusahaan dan pemerintah selalu manis ketika datang, tapi ketika masuk ke wilayah kami yang manis salamnya kadang terbalik,” cetus Iken, sapaan akrab Malikurrahman.
Pernyataan ‘manis didepan’ sangat beralasan, Iken mencontohkan banyaknya perusaahaan yang beroperasi di Sumbawa Barat, bahkan di Kecamatan Brang Ene sering mengabaikan hak hak masyarakat Brang Ene. Berdasarkan pengalaman tersebutlah, timbullah ketidakpercayaan masyarakat yang semakin menguat, bahkan menjadi trauma tersendiri.
“Masuk PT Akas, PT. Sinar Bali dan perusahaan lainnya di Brang Ene, semuanya dijanjikan tenaga kerja, namun implementasinya mengecewakan. Jadi wajar kami trauma, namun bukan berarti tidak percaya lagi. Sebagai bentuk kepercayaan kami, kami ucapkan selamat datang,” tambahnya.
Sebelum kebohongan kebohongan tersebut terjadi dalam proyek pembangunan Bendungan Tiu Suntuk, Iken meminta agar Pemerintah dengan pihak Perusahaan membuat beberapa kesepakatan yang berkaitan tentang kenyamanan warga Brang Ene. Baik yang berkaitan mengenai siklus transportasi, hingga persoalan prioritas tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan yang ditaksir menelan APBN 1,3 Triliun tersebut.
“Kami khawatirkan ketika nanti sudah berjalan, kenyamaman kami akan terganggu. Untuk itu, kami minta Pemerintah mulai dari Desa hingga Kabupaten, serta pihak Perusahaan agar membuat kesepakatan tentang kenyamanan itu. Baru kemudian buat kesepakatan tentang tenaga kerja prioritas orang lokal,” usul Iken, dihadapan Asisten II KSB, Perwakilan BWS NTB, pihak perusahaan beserta tamu undangan sosialisasi.
“Jadi kami pasang harga mati, ketika kenyamanan masyarakat Brang Ene terganggu dan tidak diprioritaskan tenaga kerja lokal. Kami akan pasang harga mati dan menolak Bendungan Tiu Suntuk meski proses pembangunannya sedang terjadi. Sebelum itu terjadi, kami minta kerjasama kita semua untuk kita perhatikan persoalan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Sumbawa Barat Amar Nurmansyah, ST.,M.Si mengatakan, bahwa pertemuan atau sosialisasi yang digelar hari ini (Senin, red) juga merupakan bagian dari menegaskan kembali potensi konflik yang terjadi dikemudian hari akibat adanya aktifitas Pembangunan Tiu Suntuk
“Ini bagian dari pertemuan ini. Lebih baik kita ribut sekarang daripada ribut ketika proses sedang terjadi. Jadi persoalan lalu lintas dan tenaga kerja merupakan bagian yang harus diatur,” tegasnya.
Mantan Kepala DPUPRPP KSB tersebut, meminta pihak perusahaan agar memperhatikan perekrutan tenaga kerja lokal sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Amar juga meminta agar pihak perusahaan agar membangun komunikasi dan kerjasama lebih lanjut dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans) sesuai mekanisme yang ada.
“Tolong dibuatkan alurnya untuk diberikan ke masing masing kepala desa supaya ada petunjuk dan pengetahuan bagi masyarakat. Sisi lainnya, agar tidak ada orang datang minta kerja ujug ujug ke lokasi membawa senjata tajam, serta rekanan tidak asal asalan memasukkan orang,” terangnya.
Sementara terkait siklus kendaraan, Amar meminta pihak perusahaan agar menyesuaikan rute, waktu dan kelas kendaraan yang digunakan oleh perusahaan. “Saya ingatkan juga agar jangan ugal ugalan,” tandasnya.
