Lombok Barat. Radio Arki – Kepimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah telah hampir dua tahun berjalan. Berbagai ujian bencana alam gempa bumi dan bencana non alam pandemi, menghantui kepemimpinan dua doktor itu.
Menyambut dua tahun Zul-Rohmi, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB menggelar diskusi publik bertama “Jelang Dua Tahun Zul-Rohmi, Apa Sih Prestasinya?” Diskusi digelar di Resto Dasker, Dasan Ketujur Dasker, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Sabtu, 4 Juli 2020.
Mengawali diskusi, Pembina PGK NTB, Karman BM, mengatakan tema diskusi diangkat karena PGK NTB fokus pada isu nasionalisme dan kebangsaan, sehingga isu kepemimpinan menjadi hal rutin dikupas.
“Tema ini diangkat karena sebagai masyarakat sipil PGK mengusung ideologi kebangsaan. Isu seputar nasionalisme dan kebangsaan. Isu kepemimpinan bagian isu kebangsaan. Makanya kita angkat jelang dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi,” katanya.
Ia mengatakan, soal prestasi pemerintah, tidak boleh masyarakat hanya dihidangkan narasi yang dibangun oleh penguasa, sehingga melalui diskusi menjadi sebuah kritik maupun saran terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi, yang masih tersisa cukup panjang.
“Apa sih prestasi yang sudah dilakukan Zul-Rohmi. Harus dibangun persepsi berbeda, tidak boleh narasi dibangun oleh penguasa,” imbuhnya.
“Ketika ada Covid-19 kita ingin tahu apa kiat program revolusioner. Bagaimana treatment yang dilakukan Pemerintah NTB kita ingin dengar. Forum ini tidak untuk mencaci maki kepemimpinan Zul-Rohmi,” katanya.
Moderator dialog Lalu Atharifathullah, memantik diskusi dengan memberikan ruang beberapa narasumber. Ia di awal diskusi mempertanyakan prestasi dua doktor di tengah badai pandemi saat ini.
“NTB paska rehabilitasi gempa kepemimpinan Zul-Rohmi diterpa musibah pandemi yang membuat sedikit menghambat kinerja. Namun banyak hal di luar yang sudah dilakukan dua doktor ini. Apa prestasi Zul-Rohmi di tengah badai global ini?” ujarnya.
Akademisi Unram, Doktor Asrin mengapresiasi media yang terus mengawal roda pemerintahan Zul-Rohmi. Ia mengatakan, media telah berhasil membuka ruang agar masyarakat dapat mengawal dinamika pembangunan di NTB.
“Media punya kontribusi tinggi dalam membangun dinamika pembangunan di NTB ini,” ujar Dr. Asrin.
Menjadi kritik adalah soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Doktor Asrin mempertanyakan sejauh mana pembangunan IPM dengan berbagai bidang lainnya.
“Masalah IPM suatu kritik. Pembangunan manusia ini seperti apa. Daya saing kita dari sisi SDM bagaimana, pendidikan bagaimana, dari sisi kesehatan,” tanyanya.
“Apa yang menjadi fokus pembangunan NTB ke depan untuk mengingatkan pendidikan, kesehatan. Pendidikan kita rendah otomatis berdampak pada produktivitas baik daya ekonomi maupun kemampuan berpikir,” sambung Dosen Unram ini.
Ia mengatakan, meskipun angka harapan hidup di NTB meningkat, namun banyak PR yang harus dituntaskan.
“Masalah kesejahteraan bagaimana, meskipun angka harapan hidup di NTB sudah naik. Ketimbang dulu kalau mau pendek umurnya hidup di NTB,” imbuhnya.
“Meskipun angka prestasi kasar kita naik tapi mentalitas masyarakat di NTB masih dalam taraf kultur bekerja lebih senang ke Malaysia. Mentalitas ini harusnya kita kikis. Kita siapkan tenaga profesional. Jangan sampai orang NTB bekerja di Malaysia hanya menjadi tenaga kasar, ini image yang harus kita lepas,” jelasnya.
Industrialisasi Pertanian Sebagai Sabuk Pengaman
Doktor Asrin mengatakan, pemerintah saat ini tengah sibuk dengan sektor pariwisata. Recovery terus dilakukan untuk kembali membangkitkan gairah wisata pasca gempa, meskipun saat ini kembali diterpa pandemi.
Namun katanya, pemerintah Zul-Rohmi telah melupakan industrialisasi pertanian. Padahal sektor pertanian dapat menopang NTB saat terjadi bencana.
“Pertanian kita bagaimana ketika semua digunakan ke pariwisata. Ketika bencana datang benar-benar terpuruk. Kalau industrialisasi pertanian sudah mapan, ini liar biasa. Sehingga kita memiliki sabuk pengaman,” katanya.
Industrialisasi pertanian yang dimaksud adalah industrialisasi pertanian moderen. “Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat kita petani. Jika pertanian kita tidak siap, kita akan kolaps. Bukan pertanian konvensional tetapi industrialisasi pertanian.”
Moderator sekaligus Stafsus Gubernur, Athar, menyambung diskusi dengan mengatakan masalah IPM sedang ditangani Zul-Rohmi dengan berbagai program sektor pendidikan, salah satunya pengiriman pelajar ke luar negeri.
“Selama ini tantangan kita Ipm artinya lambat laun memang naik dengan perlu mengejar lebih tinggi lagi. Ada singkron dengan program yang digalangkan dua doktor ini. Program beasiswa ke luar negeri. Industrialisasi pertanian menjadi catatan dan masukkan,” ungkapnya.
Sisi Positif Negatif
Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, mengatakan kemenangan Zul-Rohmi di Pilgub NTB 2018 lalu belum merealisasikan program yang sesuai dengan janji kampanye, sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
“Dengan kemenangan Zul-Rohmi di Pilgub ada ekspektasi masyarakat NTB terhadap program pembangunan yang akan dijalankan sesuai kampanye. Dari RPJMD ketika menang, tapi paska dilantik NTB ada bencana gempa, pandemi,” katanya.
Pria ramah yang akrab disapa Didu ini mengatakan, banyak tantangan di era Zul-Rohmi. “Paket Zul-Rohmi banyak tantangan atau hambatan padahal kemenangan dia menjadi era baru dalam kontestasi di NTB, bagaimana masyarakat Sumbawa menjadi pemimpin, begitu juga kaum perempuan pertamakali memimpin.”
Banyak program yang ditelurkan masih standar dan belum ada langkah-langkah khusus saat kondisi luar biasa atau ekstra ordinary.
“Kepemimpinan belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan karena saya melihat apa yang dilakukan kepemimpinan Zul-Rohmi biasa saja atau standar. Tidak ada langkah-langkah misalnya dalam kondisi ekstra ordinary,” tegasnya.
Ia melihat ada kegalauan di pemerintahan Zul-Rohmi. Itu terbukti hingga saat ini pemerintahan Zul-Rohmi telah melakukan 14 kali mutasi.
“Saya melihat ada kecenderungan tidak ada satu aja yang menjadi marcusuar program berkesinambungan misalnya isu industrialisasi apa sih kebijakan dalam memajukan. Kedua saya melihat Zul-Rohmi ada kegalauan dalam memimpin dalam setahun sudah 14 kali mutasi. Ini bentuk kebingungan. Per 1,5 bulan ada mutasi,” ungkapnya.
Namun selain sisi lemah pemerintahan dua doktor itu, ada juga sisi positif. Kebebasan berekspresi di massa Zul-Rohmi terjamin. Pemerintah mereka tidak “Baper” dengan menjaga iklim demokrasi yang lebih bebas.
“Selain sisi lemah ada sisi baik, demokrasi jalan di NTB. Kebebasan orang bersuara boleh, tidak ada sekat boleh apapun ngomong tanpa perasaan ditekan,” ujarnya.
Selain itu, Zul-Rohmi dikatakan mengakomodir banyak orang. Itu terbukti dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang mengakomodir UKM/IKM lokal di NTB.
“Sisi lain saya lihat mengakomodir banyak orang untuk terlibat program dia, contohnya JPS. Tapi setelah selesai what’s next jangan sampai hanya semacam menjadi jargon saja,” katanya.
Wasekjend PB HMI, Saiful Hadi, menyoroti program beasiswa Zul-Rohmi. Menurutnya, itu belum kongkrit sesuai kebutuhan NTB. Ia mempertanyakan apa hasil akhir nanti ketika program tersebut finish.
“Bicara tentang isu kekinian memang cukup kompleks. Sangat menonjol hari ini Zul-Rohmi apa sih prestasi banyak hal, banyak hal juga menjadi beban,” katanya.
“Industrialisasi sangat relevan buat masyarakat NTB. Kok Zul-Rohmi belum perjelas output beasiswa. Terus didengungkan di media apa ending dari program ini. Karena ketika mereka pulang dari luar negeri mereka ngapain?”
Ia meminta agar Zulkieflimansyah lebih fokus bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta menelurkan mahasiwa berprestasi yang ke depan dapat berkonstribusi membangun NTB.
Ia juga mengkritisi sektor pariwisata Mandalika yang katanya belum berjalalan sesuai ekspektasi.
“Sektor pariwisata sampai detik ini belum ada terlihat di KEK Mandalika. Kek begitu saja, kemarin saya makan bersama di sana ternyata banyak lahan yang mangkrak dan tidak diurus. Kata Pak Gub akan menyelesaikan secara adat, namun persoalan sengketa tanah jangan sampai pemuda di sana diusir. Kalau tidak mampu dikelola, kita anggap birokrasi sudah menjadi otoriter,” ujarnya.
Aktivis sekaligus Calon Ketua Umum PB PMII, Daud Azhari, mengungkapkan Gubernur NTB kurang aktif menemui mahasiswa NTB di Jakarta. Padahal banyak saran dan masukan dari mahasiswa untuk pembangunan NTB.
“Kalau bicara konteks SDM NTB sangat luar biasa. Zul-Rohmi hari ini kurang ramah lingkungan, setiap beliau ke Jakarta sangat sudah ditemui dan berdiskusi dengan teman aktivis di Jakarta,” selorohnya.
“Beasiswa saya pikir tidak usah terlalu berlebih-lebihan dalam menyiapkan SDM. Tinggal urus aja mahasiswa di luar daerah,” katanya.
Moderator Athar menetralkan diskusi dengan mengungkap masalah KEK Mandalika kini tengah dibentuk panitia penyelesaian sengketa. Ia membangun optimis persoalan lahan lokasi MotoGP tersebut dapat tuntas.
“Kek Mandalika sudah berbenah di akhir ini sengketa lahan sudah dibentuk panitia sengketa dengan menyelesaikan persoalan di lahan Mandalika,” sebutnya.
Ketua PGK NTB, Masyadi, di penghujung diskusi kembali menekankan apa prestasi Zul-Rohmi jelang dua tahun kepemimpinannya. Ia mengatakan berbagai program masih standar dan belum ada yang dapat diberi tepukan tangan.
“Prestasi dalam pemerintahan bukan prestasi tapi standar prosedur yang dijalankan. Kalau saya lihat yang dimaksud terkait otoritas legal.
Tidak ada yang kita temukan tadi tidak muncul sampai saat ini. Rehabilitasi pasca gempa sampai sekarang belum selesai. Kemudian, birokrasi yang bersih, ternyata di lapangan banyak kita temukan oknum. (Arif. Radio Arki)