Foto: Anggota DPRD Bima, Muhammad Erwin. (Ist)
Bima. Radio Arki – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Muhammad Erwin sesalkan soal penerbitan SK Bupati Bima yang menghapus SPPT warga desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima.
Anggota Komisi I itu mengatakan, akibat lahirnya SK penghapusan SPPT itu, pihaknya akan mengadukan persoalan yang dikeluhkan warga Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora. Juga selain itu, ada masalah sengketa lahan di So Tengke yang berlokasi di Desa Piong dan Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ke Pemerintah Pusat.
“Insya Allah kalau saya tidak berhalangan, akan ke Komisi terkait di DPRD Provinsi untuk mengadukan dua masalah yang di alami warga dapil saya. Baik itu masalah lahan So Tengke maupun masalah PT Sanggar Agro,”kata Muhammad Erwin politisi muda dari Dapil III, Kamis (10/9) kepada media ini.
Erwin mengaku memperjuangkan lahan yang bermasalah di dua desa itu tidak hanya sampai pada level daerah. Namun upaya yang dilakukan dia, sampai pada level nasional demi untuk merebut kembali tanah warga yang di gusur tersebut.
Dibeberkannya, bahwa dia sudah membicakan hal itu kepada Legislator Pusat Dapil Pulau Sumbawa, yakni Abu Ya dari Geridra, Pak Johan dari PKS dan Pak Syafrudin dari PAN. Begitupu juga di Komisi I DPRD Provinsi NTB masalah ini sudah di sampaikan ke Pak Sirajuddin dari PPP.
“Kita berharap masalah ini bisa selesai, tidak ada lagi perampasan tanah rakyat. Pusat dan Daerah bisa sejalan mengakhiri sengketa ini, dengan tidak merugikan rakyat banyak,”harapnya.
Lebih lanjut, Erwi menegaskan, komitmenya akan secara tuntas mendorong penyelesaian sengketa lahan di tiga desa di Sanggar dan Tambora hingga ada kejelasan dari Pemerintah.
Apalagi kehadiran PT Sanggar Agro Persada di pemukiman warga, dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap warga.
“Keberadaan PT Sanggar Agro, memang harus di usir,”tegasnya. (Arif. Radio Arki)
