Foto: Drs. H. Muhammad Jamhur. (Ist)
Mataram. Radio Arki – Terkait adanya SK baru pergantian Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) dari DPP itu dibenarkan, Drs. H. Muhammad Jamhur sebagai pengganti yang baru. Kata dia bahwa perombakan struktur diinternal partai itu biasa.
“Pergeseran itu biasa. Kalau dipecat itu baru luar biasa,”ucap Jamhur, Kamis (10/9) diruang kerja Komisi II DPRD NTB.
Menurut pengakuanya posisi Sekretaris DPW PKB sebelumnya, Akhdiansyah digeser ke Wakil Ketua. Tetapi apabila dari yang bersangkutan ada perlawanan. Jamhur tidak mempersoalkannya, sejauh perlawanan itu bisa dilakukan. Kalau merasa keberatan tidak ada masalah melawan keputusan pusat. Namun sebaliknya pergeseran posisi itu justru katanya menguntungkan yang bersangkutan.
“Sekarang dia digeser diposisi Wakil Ketua, kan naik itu. Sewaktu-waktu Wakil Ketua bisa perintah Sekretaris. Kalau Ketua nggak hadir,” ucapnya.
Dikatakan pergantian Sekretaris DPW PKB sudah direncanakan sejak lama. Dikarenakan Ketua dan Sekretaris itu tidak pernah seide dan sejalan. Juga sisi lain pergantian posisi itu adalah soal kelayakan.
“Intinya tidak harmonislah,” cetusnya.
Sisi lain, sebelum dikeluarkan SK baru, Jamhur menapik adanya isu rapat Pleno yang tidak melibatkan Sekretaris. Dengan tegas dia mengatakan itu tidak benar.
Sementara, Akhdiansyah atau akrab disapa Guru To’i mengakui sejauh ini belum menerima SK pergantian yang baru. Sementara SK lama itu berakhir tahun 2022.
Kalau DPP berkeinginan menggeser posisinya dari sekretaris ke posisi lain. Dia akan bersikap legowo dengan keputusan itu.
“Kalau DPP berkeinginan menggantikan. Saya hanya bisa Sami’na Wa’atho’na,” terangnya.
Dia berharap DPP tau mana kader yang memiliki integritas, loyal dan kader yang hanya numpang di PKB. Dibeberkan selama 20 tahun aktif di Partai ini tidak pernah melanggar perintah partai atau bertindak amoral. Juga sebagai seorang kader tentu harus toat dan loyal pada Pimpinan dan perintah atasan.
Namun dari informasi yang berkembang ada persengkokolan secara tersembunyi yang dilakukan. Ada niat oknum tertentu yang ingin menggesernya.
Karena sepihak dilakukan, Guru To’i merasa di dzolimi tidak pernah dilibatkan dirapat tertentu di internal Partai.
“Saya tidak pernah dilibatkan di beberapa rapat, termasuk rapat Pleno. Dan kalaupun ada masalah, seharusnya ada proses tabayun yang dilakukan,” ucapnya. (Arif. Radio Arki)
