Foto: Ketua Umum HMI Cabang Mataram saat berorasi. (Ist)
Mataram. Radio Arki – Sempat memanas puluhan ribu mahasiswa yang tergabung di aliansi cipayung plus Kota Mataram, yakni HMI, IMM, KAMMI, GMKI, KMHDI, PMKRI padati ruas jalan di sekitar jalan Udayana, Kamis (8/10). Sempat terjadi ketegangan sebelum ditemui langsung Dewan NTB.
Gelombang aksi tersebut bentuk perlawanan mahasiswa atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta kerja (Ciptaker).
Massa aksi menilai, RUU Omnibus Law banyak kejanggalan-kejanggalan. Terdapat beberapa pasal yang sangat krusial yang membuka pintu masuk kepentingan asing. Misal perubahan UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana RUU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi orang asing meski bukan pelaku usaha di KEK.
Bukan sekedar kemudahan, RUU Cipta Kerja ini bahkan memberikan fasilitas imigrasi dan keamanan bagi pendatang asing tersebut untuk masuk ke Indonesia melalui KEK.
“Padahal Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang KEK. Yang mana fasilitas hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki izin usaha di KEK, baik di bidang perindustrian maupun perdagangan,”kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan pada saat aksi Penolakan Undang-undang Omnibus Law di depan Kantor DPRD NTB.
Selain itu kata masa Aksi lain, mengatakan undang-undang Ciptaker tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Dengan disahkannya Omnibus Law itu membawa mala petaka bagi keberlangsungan rakyat indonesia.
“Akan terjadi eksploitasi besar-besaran. Jalan itu sudah di mudahkan lewat disahkannya omnibuslaw,”kata Ketua Umum IMM Kota Mataram, Haerudi saat menyampaikan pandangannya di depan ribuan massa aksi.
Sisi lain disampaikan Koorlap Aksi aliansi Cipayung Plus Kota, Muhammad Ilmi dengan tegas menolak kehadiran undang-undang Omnibus Law itu. Pengesahasan dari Ciptaker tersebut, membuka peluang bisnis bagi kelompok pengusaha rakyasasa di dunia, dengan mengabaikan kepentingan masyarkat biasa. Dengan alasan kesejahtaraan sekalipun. Itu hanya mempermanis kata-kata. Tetapi tujuan Investor dengan pengusaha yang berkepentingan di Negara ini mengeruk atau mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Bangsa ini.
“Kami mahasiswa NTB, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPR RI dan Presiden,”cetusnya.
Sementara Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvi Rupaedah menemui massa aksi aliansi Cipayung Plus Kota Mataram, mengatakan dengan tegas akan melanjutkan ke Pemerintah pusat terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
“Saya tetap bersama adek untuk melanjutkan ke jakarta tuntutan dari OKP Cipayung Plus Kota Mataram,”jelasnya. (Arif. Radio Arki)
