Foto: Sekdishub KSB didampingi Kabid Perhubungan, kepala UPTD PKB dan Penguji saat menerima rombongan BPTD. (Ist)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Rombongan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Perhubungan, melakukan monitoring di kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat (Dishub KSB), Kamis (15/10). Kedatangan rombongan BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Perhubungan tersebut, diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Sumbawa Barat, Ari Hadiarta, ST., M.Si Kabid Perhubungan Abdurrahman, didampingi Kepala UPTD PKB, Ambo Nurung, S.AP beserta jajarannya di kantor UPTD PKB.
Dihadapan rombongan BPTD, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumbawa Barat, Ari Hadiarta, ST.,M.Si menyambut baik kedatangan tim monitoring dan pengevaluasi kinerja prasarana LLAJ. Ia berharap kedatangan rombongan BPTD dengan sharing ilmu bisa meningkatkan pelayanan, khususnya dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor di UPTD PKB Dishub KSB.
Dalam kesempatan tersebut, Ari Hadiarta juga menyampaikan kendala yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan program di Dinas Perhubungan. Ditangah keterbatasan akibat ditariknya anggaran DAK Perhubungan oleh Kementerian Keuangan, Dishub berhasil menggelar kegiatan peresmian Dermaga Rakyat dan peresm ian Smart Card BLUe kendaraan bermotor. “Sebenarnya jika anggaran tidak ditarik, tahun ini kami bisa mencapai target terakreditasi B. Meski ditarik Kemenkeu, dari teknis UPTD tetap meminta. Oleh karenanya, kami berharap di tahun selanjutnya kami bisa diprioritaskan untuk mendapatkan DAK perhubungan,” terang Ari Hadiarta.
Sementara itu, perwakilan BPTD selaku pengevaluasi kinerja prasarana LLAJ, Tjokorda Agung Suarmaya, ST dalam sambutannya mengatakan, bahwa evaluasi kinerja prasarana LLAJ merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Balai Pengelolah Transportasi Darat. Adapun item yang diperhatikan dalam monitoring seperti, memerikasa proses pendataan guna melengkapi prasarana yang sudah ada. Termasuk memeriksaan alat alat pengujian. “Kita dorong karena ini ada program selanjutnya dari pusat, seperti adanya BLUe. Dan kami selalu mendorong agar managemen pendataan bisa langsung terintegrasi hingga pusat. Terkait adanya kebutuhan tambahan, kami meminta masing masing daerah itu untk mengusulkan ke BPTD untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Diakhir sambutannya, Tjokorda Agung Suarmaya juga meminta kepada masyarakat dengan adanya UPTD PKB ini agar dimanfaatkan sebaiknya guna memenuhi standar keselamatan. “Kami berharap semua stakeholder bisa bersinergi untuk mensosialisasikan masalah keselamatan. Termasuk ketika masyarakat punya usaha dan kendaraan harus diuji KIR, dan itu harus dipatuhi setiap enam bulan sekali untuk diuji kendaraannya. Dengan demikian, maka kendaraan tersebut akan mendukung keselamatan bagi pengendara,” tandasnya. (Enk. Radio Arki)
Usai menyampaikan sambutan dan berdiskusi dengan jajaran Dinas Perhubungan KSB dan UPTD PKB, rombongan BPTD melakukan pengecekan peralatan uji kendaraan. Mulai dari peralatan uji emisi, uji rem, uji lampu, pemeriksaan kolong kendaraan, hingga penerbitan smart card. Selanjutnya, rombongan BPTD juga mengecek proses pengadministrasian UPTD PKB dalam memberikan pelayanan. (Enk. Radio Arki)
