“Jumlah angkutan umum di Sumbawa Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Peningkatan fasilitas umum tersebut juga harus memperhaikan kewajiban administrasi yang diatur aturan perundang-undangan.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Kepala dinas perhubungan kabupaten Sumbawa Barat, Mansur Yusuf, ST., MM mengatakan akan melakukan peneritiban terhadap angkutan umum yang beroperasi di Sumbawa Barat. Penertiban itu akan dilakukan menyangkut tentang kelengkapan administrasi yang idealnya dipenuhi oleh penyedia jasa angkutan umum.
“saya sudah perintahkan staf untuk memeriksa langsung setiap angkutan umum. Apakah sudah ada KIR, atau masih berlaku atau tidak?” ungkapnya, kepada www.arkifm.com, Senin (22/05) pagi tadi.
Dalam penertiban itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak termasuk, petugas balai uji, dan pejabat struktur yang membidangi persoalan tersebut.
Dijelaskan, penertiban yang dilakukan mengacu pada tiga factor yakni unsur administrasi (kartu uji/STUK, KP regular dan KP cadanga), Unsur teknis utama (Lampu, rem, ban, bodi dan perlengkapan lainnya) serta unsur teknis penunjang (pengukur kecepatan, Kapasitas tempat duduk, perlengkapan kendaraan dan tanggap darurat).
“jika ada pelanggaran, maka akan kami berikan surat teguran untuk segera mengurus surat-suratnya selam 3-4 hari jika tidak dilaksanakan maka selamnya tidak boleh beroperasi” tukasnya.
Diungkapkan, dalam data yang terekam di dinas perhubungan Sumabwa Barat, ternyata masih banyak kendaraan luar beroperasi di Sumbawa Barat yang melakukan uji kelayakan. Padahal setiap dokumen dan admnstrasi sangat penting, karena menjadi prasyarat penyedia jasa angkutan umum.
“masih banyak kendaraan luar yang enggan melakukan uji kelayakan, misalnya dari Bima Lombok. Ini yang akan kira tertibkan.“ demikian, tutupnya. (Saharuddin. Radio Arki)
