Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial, Tohiruddin, SH. (Ist)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Komite Pengawas Ketenagakerjaan (KPK) Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan terbentuk pada akhirnya 2020. Pembentukan KPK KSB berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan, dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di perusahaan perusahaan yang ada di KSB.
Komite ini merupakan bentuk memaksimalkan pengawasan terhadap penerapan UMK di lapangan. Apakah sudah diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan atau belum, masuk dalam domain salah satu yang akan diatensi oleh KPK nantinya,”ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial, Tohiruddin, SH, belum lama ini.
Dalam KPK nantinya, sambung Tohir, akan melibatkan multi stakeholder. Mulai dari unsur pemerintah, organisasi buruh atau serikat pekerja, organisasi pengusaha dan pengawas ketenagakerjaan. “Tim inilah yang akan menjamin hak-hak dasar pekerja, agar dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Termasuk penataan ketenagakerjaan agar lebih baik lagi kedepannya,” jelasnya.
Rencana pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan juga, kata Tohir diapresiasi oleh Komisi I sebagai mitra Disnakertrans. Dalam RDPU besama DPRD KSB bahkan Disnaker menerima beberapa masukan untuk memperkuat legitimasi KPK nantinya setelah terbentuk. Mulai dari merubah nama dari Komisi menjadi Komite, hingga menaruh harapan besar agar lembaga tersebut bisa memperkuat apa yang menjadi hak hak buruh.
“kita sedang menyusun personalia dan program untuk 2021 mendatang. Intinya bagaimana program KPK harus mampu mendorong kesejahteraan para buruh,” tegas Tohir.
Selanjutnya, setelah Komite Pengawasan ketenagakerjaan ini terbentuk. Maka akan segera dilaporkan ke PJS Bupati dan lansung digelar pelantikan. Untuk kemudian di awal tahun 2021, komite ini sudah mulai aktif. (Enk. Radio Arki)
