Foto: Direktur RSUD Asy Syifa’ Sumbawa Barat, dr. Charlof. (Ist)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Penerapanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak awal 2021 menjadi langkah bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy Syifa’ Sumbawa Barat, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih baik dan efektif. Dengan adanya hak dalam hal fleksibilitas, maka BLUD memiliki kewajiban untuk melakukan tiga hal, yaitu meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kinerja keuangan serta meningkatkan kinerja manfaat bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Direktur RSUD Asy Syifa’ Sumbawa Barat, dr. Charlof saat ditemui arkifm.com di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
dr. Charlof menjelaskan, kemudahan yang diberikan kepada RSUD lebih ke fleksibilitas penganggarannya. Untuk kebutuhan mendesak bisa segera dilaksanakan. Tapi memang konsekuensinya tergantung pendapatan Rumah Sakit itu sendiri. Kalau pendapat rumah sakit itu bagus, maka rumah sakit akan bisa memaksimalkan operasional dan pengembangan rumah sakit untuk masyarakat.
“Jadi tidak terlalu mengikat akan DPA. Misalnya jika ada hal urgen, ketika mesin HD rusak akibat bencana dan tidak ada dalam anggaran, maka pasien tidak bisa dilayani, padahal layanan tersebut harus terus jalan. Nah, dengan adanya BLUD, maka layanan akan lebih fleksibel. Jadi untuk kebutuhan mendesak, bisa segera kita laksanakan untuk segera dicarikan solusinya,” jelasnya.
Ia mengaku, meski pendapatan RSUD terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan Rumah Sakit masih belum bisa diakomodir semuanya dari pendapatan RSUD. Pendapatan di tahun 2020 saja baru mencapai kisaran angka 20 Milyar, sedangkan kebutuhan secara keseluruhannya mencapai 50 Milyar. Artinya, RSUD masih membutuhkan bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk mencukupi semua kebutuhan Rumah Sakit.
“Dengan kemajuan pendapatan hingga saat ini, baru bisa tercukupi operasional Rumah Sakit. Sementara untuk gaji pegawai, dokter spesialis, itu masih disupport oleh Pemda. Meski pendapatan meningkat, namun masih belum cukup terkaper semuanya. Seluruh Rumah Sakit di NTB pun tidak ada yang mandiri 100 persen, tanpa backup dari Pemdanya,” terangnya.
Meski masih disokong dana dari Pemda, dr. Charlof optimis kedepannya rumah sakit akan bisa mandiri seiriing dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Jika pendapatannya baik, operasional tercukupi, masyarakat atau pasien merasa puas, maka RSUD akan lebih fokus mengembangkan layanan layanan yang lain, sheingga akselerasinya lebih cepat.
“Dengan adanya BLUD kita butuh penyesuaiaan di awal awal ini saja, karena dari Permendagri 77 untuk BLUD, ternyata penetapan BLUD harus disertai peraturan pendukung lainnya. Begitu sudah sesuai, kita tancap gas,” tegasnya.
Target dengan diterapkan BLUD, lanjutnya, kedepan sesuai harapan Bupati bahwa RSUD Asy Syifa bisa melayani pasien kanker dan tumor insyaallah bisa diakselerasikan. Termasuk dengan strategi pengembangan layanan yang lain agar terus dimaksimalkan.
“Kita akan terus berupaya agar pelayanan dasar terus diperkuat, baik SDM kesehatan dan sarana sarana, sehingga skupnya tidak hanya masyarakat KSB saja, tapi luar KSB juga datang berobat kesini. Setelah pelayanan dasar, baru pelayanan pengembangan seperti layanan mata, pelayanan THT, saraf, bedah ortopedi, dan lain lain. Dengan adanya layanan tersebut, maka akan menghasilkan pendapatan yang baru juga,” tandasnya. (Enk. Radio Arki)
