Foto: Aksi penutupan jalan sebagai bentuk protes lahan yang belum dibayarkan. (Ist)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Supardi, Warga Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, menutup paksa akses jalan menuju Markas Brimob KSB. Penutupan paksa dilakukan, sebagai bentuk protes lantaran tanah yang dijadikan akses jalan menuju Mako Brimob tak kunjung dibayarkan oleh Pemda KSB.
Dibantu beberapa warga lainnya, aksi Supardi berlangsung sejak pukul 15.30 hingga 18.00 Wita, Kamis (17/6). Tampak jalan utama menuju Markas Brimob yang dibangun sejak tahun 2019 itu, ditutup total. Penutupan jalan dilakukan dengan membuat pagar dari batang kayu dan bambu.
Sebagai pemilik lahan, Supardi menyayangkan sikap Pemda KSB yang tidak memberikan kepastian mengenai harga dan waktu pembayaran lahan miliknya seluas 45 are itu. Padahal, dirinya sudah memberikan tenggat waktu cukup lama, serta menebang ratusan pohon produktif di atas tanah yang dibuat jalan, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Mako Brimob di KSB.
“Saya butuh kepastian. Sebagai masyarakat kecil, saya seolah olah seperti dipermainkan. Jangan beginilah, pemerintah harusnya hadir memberikan kepastian,” ungkap Supardi, sembari memagari jalan yang berada di atas tanah miliknya.
Supardi menuturkan, ketidakpastian terhadap pembelian lahan miliknya bermula, saat dirinya bersama warga lainnya disosialisasikan mengenai rencana pembebasan lahan untuk pembangunan mako brimob tiga tahun yang lalu. Namun, saat itu dirinya dengan Pemda tidak mencapai kata sepakat mengenai harga yang ditentukan oleh appraisal.
Karena tidak ada kata sepakat dengan pemerintah, sambung Supardi, maka dibuatlah akses lain diluar tanah miliknya untuk dijadikan jalan alternatif menuju Mako Brimob. Seiring berjalannya waktu, akses tersebut ternyata tidak refresentatif. Sehingga Danki Brimob AKP Sulaiman saat itu, membuka komunikasi lagi dengannya agar rela tanahnya digunakan demi kepentingan umum.
“Lagi lagi karena bicara dukungan terhadap pembangunan fasilitas umum, kami rela tanah kami digunakan. Belum lagi pertimbangan kedekatan emosional dengan Dandki Brimob saat itu. Tapi makin kesini, pemerintah malah tidak memberikan kepastian, padahal tanah warga lainnya sudah terbayar semua. Sementara tanah saya sudah digunakan bertahun tahun, tapi tak kunjung dibayarkan,” sesalnya.
Aksi penutupan jalan sebenarnya pernah dilakukan bulan September 2020 lalu. Bahkan penutupan akses tersebut dilakukan selama dua minggu. Mengetahui adanya penutupan jalan saat itu, dirinya dipanggil dan dimediasi oleh Kapolres bersama Dandim, Kajari, Ketua DPRD, termasuk juga Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, Pemda meminta tenggat waktu pembayaran hingga triwulan pertama APBD tahun 2021.
“Sudah 9 bulan hingga hari ini belum ada kepastian lagi. Saya katakan demikian, sekali lagi karena tidak ada komunikasi resmi terkait kepastian harga bayar dan waktu pastinya. Itulah menjadi alasan, saya kembali menutup akses ini sampai ada kejelasan dari semuanya,” tegas Supardi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda KSB, Suryaman, S.STP tidak membantah bahwa tanah milik Supardi yang dijadikan akses jalan ke Mako Brimob KSB belum dibayarkan. Ia menyebutkan, tanah milik Supardi saat ini sedang berproses untuk pembayaran. Bahkan, pihaknya minggu lalu sudah mengukur jalan. Selanjutnya setelah jadi gambar ukurnya, baru dinilai appraisal untuk dibayar.
“Dulu saat mau kita bayar, dia tidak mau karena masalah harga. Akhirnya jalannya lewat samping ke atas. Karena Brimob agak kesulitan jalan, jadinya dipakai tanah itu. Jadi untuk proses pembayaran yang lain sudah selesai, sedangkan untuk pak Supardi tahun ini baru kita bayarkan,” tandas pria, yang pernah menjabat sebagai Camat Taliwang tersebut. (Enk. Radio Arki)
