Foto: Rombongan Kejari saat mengecek kelengkapan administrasi program desa.
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pendampingan terhadap administrasi keuangan desa terus dilakukan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat. H. Sahrul, selaku Kepala desa Mujahiddin mengapresiasi program Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut, karena menjadi bagian upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan di desa.
“Terima kasih kepada jaksa (kejari KSB), karena pendampingan yang dilakukan sangat membantu kami (Pemdes Mujahidin) untuk melakukan upaya pengendalian atau pencegahan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan,” ujar Kades, Selasa (29/11).
Pemerintahan Desa Mujahidin, kata Kades, selama ini selalu mengedepankan keterbukaan, termasuk keterlibatan masayarakat secara luas dalam pembangunan juga menjadi prinsip yang sangat diperhatikan. Untuk itu, dengan adanya pendampingan administrasi keuangan oleh kejari KSB semakin menguatkan upaya kehati-hatian pemerintah desa.
“Informasi tentang penganggaran selalu terpasang ditempat umum. Jadi public juga dapat mengontrol setiap pelaksanaan dalam pembangunan,” tegasnya.
Seperti pantauan media ini, pendampingan kejari KSB terhadap desa Mujahidin dilakukan secara seksama dan detail. Pihak kejari juga melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan fisik pembangunan posyandu yang telah dilakukan oleh desa di tahun 2022.
Seperti diketahui, Kunjungan dari Kejaksaan kali ini menjadi kunjungan yang kedua di Kantor Desa Tepas Sepakat. Sebelumnya, Kepala Kejari Sumbawa Barat langsung melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi penggunaan Dana Desa Tepas Sepakat, pada Bulan September 2022 lalu.
Pendampingan hukum atau program Jaksa Masuk Desa (JMD), meliputi Pendampingan Admistrasi Desa dan Pembangunan Desa, Oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa Barat. (Enk. Radio Arki)
