“Kapal cepat yang beroperasi di dermaga Labu Lalar memang belum lama diresmikan. Ironisnya kapal yang diharapkan akan mampu menghidupkan perekonomian Sumbawa Barat harus terhenti.”
Sumbawa Barat. Radio Arkifm – Kapal Cepat Datu Seran Ekspres yang beroperasi di Dermaga Labuhan Lalar untuk sementara berhenti beroperasi. Pasalnya, intensitas penumpang yang menggunakan kapal cepat di dermaga labuhan lalar masih sangat rendah sehingga belum mampu menutupi biaya operasional kapal.
Kapal cepat yang di Launcing pada tanggal 9 Juli ini, hanya mampu beroperasi pada hari pertama lounching. Pada hari berikutnya sampai sekarang kapal belum berani beroperasi, karena intensitas penumpang masih rendah yakni berkisar 5 sampai 10 orang penumpang saja.
“Sekarang kapal Cepat Datu Seran Ekspres sudah di pindahkan ke Dermaga Benete. Hal itu terpaksa kami lakukan karena biaya operasional kami tidak mampu ditutupi dengan penumpang yang masih sedikit”, Ujar Direktur Kapal Cepat Datu Seran Ekspres, Faturrahman MD yang dikonfirmasi via seluler hari ini, Rabu (12/7) sore kemarin.
“Kalau jumlah penumpang belum bisa mencapai 50 persen atau berjumlah 100 orang maka kami tidak berani beroperasi” tambah Omen, demikian ia akrab disapa.
Melihat kondisi tersebut, menurut Omen, maka dibutuhkan dukungan ataupun kerjasama dengan pemerintah daerah KSB, seperti dengan model kerjasama untuk pembelian tiket. Artinya Pemda KSB bisa membeli 100 tiket kapal cepat untuk pegawai di lingkup pemerintah daerah yang diperuntuhkan untuk perjalanan dinas, dan bisa juga dijual ke umum.
“Kalau tidak ada kerjasama pembelian tiket dengan pemerintah daerah KSB seperti itu maka kemungkinan Kapal Cepat Datu Seran Ekspres akan kami geser ke daerah lain. Seperti rute Bali – Lombok.”Tukasnya.
Ditemui ditempat terpisah, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin mengatakan bahwa, persoalan dukungan kepada kapal cepat sudah pernah dilakukan. Sedangkan untuk model kerjasama dengan pembelian 100 tiket yang pihak manajemen atau pengelola kapal cepat Datu Seran inginkan, pemerintah daerah sejauh ini belum berpikir kearah seperti itu. Karena hal demikian sama dengan memberikan subsidi.
“Itu kan management mereka sendiri. Mereka minta louncing ya saya lounching. Persoalan operasionalnya itukan tergantung mereka. Kalau mau beroperasi, silakan jalan. Kalau pemerintah tentu berpikir realistis, apalagi sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan atau komitmen agar kapal cepat ini disubsidi pemerintah. Mereka hanya menyampaikan tentang potensi bisnis dan daya dukung pemerintah sudah lakukan itu, sehingga kemarin bisa dilounching.”Pungkasnya Fud. (Khairuddin.Radio Arki)
