Foto: Ketua Kabar Bumi KSB, Marni Sulastri.
Sumbawa Barat. Radio Arki – Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menilai kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan kemarin, dalam memberikan subsidi minyak goreng (Migor) curah, untuk mengatasi kelangkaan dan harga minyak goreng meroket di pasaran sebagai kebijakan yang tepat.
“Kebijakan tersebut sudah tepat, dan itu memang yang menjadi harapan kami sebagai ibu rumah tangga yang juga pelaku usaha, dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng,” ujar Ketua Kabar Bumi KSB, Marni Sulastri, SH kepada arkifm.com, Jumat (18/3).
Memberikan subsidi minyak goreng, kata Marni, adalah salah satu kebijakan penting dalam menstabilkan harga di pasaran. “Dengan adanya kebijakan subsidi ini, maka harga bisa lebih murah dan terjangkau. Apalagi menjelang bulan Ramadhan, yang tentunya bagi pelaku usaha penggunaan migor akan semakin bertambah,” jelasnya.
Meski begitu, sambung Marni, kebijakan minyak goreng juga harus diimbangi dengan pengawasan distribusi dan penjualan migor. Dengan demikian, maka distribusi akan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.
“Pwngawasannya harus intensif. Maksimalkan juga keterlibatan berbagai stake holder seperti TNI Polro, hingga pemerintah dari level atas hingga Desa dan kelururahan, agar tidak ada celah bagi orang tertentu dalam memonopoli peredaran migor di pasaran,” tukas Marni.
Untuk diketahui, pemerintah telah menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Kebijakan pengaturan harga tersebut dianggap sebagai biang kerok hilangnya minyak goreng dari pasaran beberapa pekan terakhir.
Sebagai gantinya, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk migor Rp14 ribu berbentuk curah. Minyak goreng selanjutnya akan disubsidi agar harganya berada pada angka Rp14 ribu per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogram. (Enk. Radio Arki)
