Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat (Disnakertrans KSB), Kamis (19/5), menggelar peringatan hari buruh internasional atau May Day, dengan acara diskusi bersama sejumlah serikat pekerja yang ada di Sumbawa Barat. Dalam kegiatan yang bertemakan ‘Ketupat May Day’ tersebut, sejumlah serikat pekerja mencecar pertanyaan, dan membeberkan persoalan ketenagakerjaan yang ada serta langkah nyata dari dinas terkait
“sebagai perusahaan terbesar kedua di Indonesia, dan memiliki serapan pekerja yang cukup tinggi, PT AMNT (PT Amman Mineral Nusa Tenggara) belum memiliki serikat pekerja. Anehnya terdapat upaya intimidasi terselubung oleh manajemen yang menyebabkan mereka (pekerja) enggan untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja,” beber Ryan Ranjuliadin, pengurus SPN Sumbawa Barat.
Ryan juga menyinggung tentang, sejumlah pekerja eks-karyawan PT AMNT yang tidak bisa mendapat akses untuk kembali bekerja di perusahaan tambang nasional tersebut. Padahal tidak ada aturan atau ketentuan yang membenarkan hal tersebut.
Hal senada disampaikan ketua SPN Sumbawa Barat, Benny Tanaya. Bento demikian ia akrab disapa, menegaskan pemerintah harus tegas dan memberikan solusi konkrit atas setiap kondisi yang ada. Seperti membentuk sistem di daerah yang dapat menunjang pengawasan, karena pengawasan ketenakerjaan saat ini masih sangat lemah.
“bisa dibentuk semacam forum pengawas ketenagakerjaan untuk menunjang pengawasan yang ada,”tegasnya.
Sementara itu, ketua SBSI KSB, Malikurrahman menegaskan, terlalu banyak problem ketenagakerjaan di Sumbawa Barat. Termasuk penerimaan angkatan kerja dari Sumbawa Barat, padahal kompetensi angkatan kerja di Sumbawa Barat sudah cukup mumpuni. Ia juga menyinggung persoalan ketenagakerjaan yang belum tuntas, seperti persoalan PT Bumi Harapan Jaya, dan persoalan PHK lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans KSB, Ir Muslimin, mengungkapkan bahwa, berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah pernyataan Serikat Pekerja yang dianggap problem ketenagakerjaan. Termasuk menyurati Gubernur NTB jika diperlukan.
“segera akan kita surati Gubernur (NTB) untuk meminta agar ada sikap yang sama (dengan Kabupaten), yaitu memanggil manajemen PT AMNT untuk menjelaskan sejumlah problem tadi. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada gelombang perekruan tenaga kerja di tambang Batu Hijau untuk kebutuhan pembangunan smelter..” Pungkasnya.
Dalam kegiatan diskusi yang dikemas santai tersebut, juga terdapat pembagian hadiah bagi sejumlah peserta yang hadir. Sementara itu, pada kesempatan untuk memberikan tanggapan atas sejumlah pernyataan tadi, elemen Disnakertrans Provinsi NTB, yaitu unsur mediator menyampaikan komitmennya terhadap dunia kerja di Sumbawa Barat.
“yang paling tahu kondisi di KSB tentu serikat pekerja disini. Jadi apapaun kondisinya kami pasti akan mendukung untuk terwujudnya hubungan industrial yang harmonis,” tukas mediator Disnakertrans NTB, Marpaung, SH, dalam kesempatan memberikan tanggapan atas setiap pertanyaan serikat pekerja. (Iwenk/arkifm.com)
