“jalur lintas kapal cepat dermaga Labu lalar -Kayangan- Senggigi belum lama ini diresmikan pemerintah daerah. Ironisnya belum lama diresmikan, kapal cepat yang diharapkan bisa mendorong wisatawan ke KSB ternyata berhenti beroperasi.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Permintaan manajemen Kapala Cepat Datu Seran untuk subsidi operasional ternyata belum mendapat respon yang menggembirakan dari pemerintah daerah. Setelah wakil Bupati Sumbawa Barat menolak keras hal tersebut, kini ketua DPRD Sumbawa Barat belum memberikan sinyal kuat, dan menyerahkan seutuhnya secara teknis kebijakan kepada pemerintah daerah.
Diwawancarai sejumlah awak media, Kamis (20/7) siang tadi, usai menerima massa aksi di Graha Fitrah, Ketua DPRD Sumbawa barat, Muhammad Nasir mengatakan, kebijakan apapun yang rencana dikeluarkan pemerintah ataupun adanya persoalan publik tentunya akan dikaji dan dianalisa. Termasuk keinginan manajemen Kapal Cepat Datu Seran untuk subsidi operasional guna menopang keberlanjutan operasional kapal tersebut.
“tetap dianalisa dulu. Sejauh mana azas manfaatnya buat rakyat. Jangan sampai itu justru tidak sebanding dengan manfaatnya. Dan itu (kebijakan) semuanya tergantung pemerintah daerah, kami nanti baru bisa menganalisa kalau ada datang dari pemerintah.” Ujarnya.
Meski demikian ia mengaku, sangat mengapresiasi manajemen kapal cepat Datu Seran yang telah menyediakan fasilitas untuk akses jalur laut dengan kapal cepat dari dermaga Labuhan Lalar ke pelabuhan Kayangan dan pantai Senggigi. Upaya manejemen, kata Nasir, harus bisa lebih kreatif.
“sebenarnya ini (kapal cepat) bagus untuk menopang wisata di KSB. Tetapi karena menyangkut tentang bisnis, maka harusnya bisa lebih kreatif. Dan kami juga akan analisa dulu.”tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dengan tegas menolak keiginan manejemen kapal cepat Datu Seran yang mengharapkan disubsidi pemerintah daerah setempat. Menurutnya, keberadaan kapal cepat Datu Seran selama ini sudah cukup didukung pemerintah daerah.
“Itukan management mereka sendiri. Mereka minta louncing ya saya lounching. Persoalan operasionalnya itukan tergantung mereka. Kalau mau beroperasi, silakan jalan. Kalau pemerintah tentu berpikir realistis, apalagi sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan atau komitmen agar kapal cepat ini disubsidi pemerintah. Mereka hanya menyampaikan tentang potensi bisnis dan daya dukung pemerintah sudah lakukan itu, sehingga kemarin bisa dilounching.”demikian, Fud Syaifuddin. (Unang Silatang.Radio Arki)
