Foto: Kepala DPMD KSB saat menggelar rakor dengan sejumlah stakeholder di ruang kerjanya, Kamis pagi (1/9)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serempak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus bergulir. Guna memastikan Pilkades serentak yang diikuti oleh 16 desa berjalan aman dan lancar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) terus memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.
“Hari ini kami mengundang rapat koordinasi rekan rekan dari TNI, Polri dan Satpol PP KSB, untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pilkades. Dengan harapan, pesta demokrasi ini berjalan aman dan lancar, serta meminimalisir adanya potensi gesekan di tengah masyarakat,” kata Kepala DPMD KSB yang juga ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten, H. Ibrahim, S.Sos.,MM, Kamis (1/9).
Pendaftaran bakal calon Kepala Desa, kata Ibrahim, telah ditutup 27 Agustus lalu. Dari 16 desa yang berkontestasi, tercatat 55 orang ikut mendaftar sebagai bakal calon. Jumlah pendaftar di masing masing desa juga beragam, mulai dari paling sedikit hanya 2 bakal calon, hingga terbanyak mencapai 8 bakal calon dalam satu desa.
“Pertemuan kali ini juga, salah satunya kita akan bahas pemetaan desa mana saja yang potensi gesekannya tinggi. Selain itu, berkaitan juga dengan beberapa tahapan yang dapat menimbulkan keributan diakibatkan ketidakpuasan bakal calon dan pendukung,” kata H. Ibrahim.
Sementara itu, Dandim 1628 KSB, Letkol Inf Octavian Englana Partadimaja mengungkapkan, jajaran TNI siap mengambil bagian dalam mendukung stabilitas keamanan, termasuk salah satunya dalam pesta demokrasi Pilkades serentak tahun ini.
“Bersama dengan Polri, TNI siap meningkatkan pengamanan, terlebih di desa yang rawan. Sementara untuk kesiapan dan jumlah personil yang akan melakukan pengamanan, itu sudah cukup dengan anggota yang ada di KSB,” kata Letkol Octa.
Senada dengan Dandim 1628 KSB, Kabag Ops Polres KSB AKP Iwan Sugianto, SH, juga menegaskan kesiapan personil dalam pengamanan Pilkades serempak. Dia juga menekankan, kepada PPKD semua tingkatan agar mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya.
“Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, chaos terjadi jika penyelengara tidak menjaga netralitas. Ini yang harus ditekankan dari awal, agar segala potensi konflik bisa kita minimalisir semaksimal mungkin,” kata Iwan.
Kesempatan rapat koordinasi kali ini dalam menyamakan persepsi juga, kata Iwan, sekaligus membahas bagian bagian mana saja yang menjadi ruang bagi kepolisian dalam menjaga keamanan pilkades kini. “kita akan bekali pasukan dengan tugas-tugas yang jelas, sehingga mereka tahu apa saja yang dapat dilakukan dan batasannya di TPS,” tukas Kabag Ops. (Al/Enk. Radio Arki)
