Foto: Sekda saat membukan kegiatan bimtek.
Sumbawa Barat. Radio Arki – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan Desa, di Aula Kedai Sawah KTC, Kamis (24/11).
Sebanyak 114 peserta dilibatkan dalam kegiatan yang rutin dilaksanakakan oleh DPMPD KSB, terdiri dari 57 kepala urusan keuangan Desa yang sebelumnya disebut Bendahara.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD KSB, Rizki Syaputra mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan, sebagai upaya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta melihat perspektif hukum dalam pengelolaan keuangan desa.
Bersama DPMPD KSB, Kejari secara intensif juga memberikan bimbingan melalui program jaksa masuk desa, termasuk sering bertemu dan berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa.
“Banyak sekali regulasi dalam pengelolaam desa ini, makanya kita harus update,” kata Rizki.
Ia menyadari, beberapa waktu belakangan ini beberapa kepala desa tersangkut masalah hukum. Untuk itu, perangkat desa perlu mendapatkan penerangan hukum.
“Mereka memang sudah paham, tetapi kita terangkan kembali, sehingga pengelolaan betul betul berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, kegiatan ini untuk menciptakan aparatur desa sebagai pengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel,” tandas Rizki.
Hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah. Dijelaskannnya, bahwa Bimtek pengelolaan keuangan desa merupakan kebutuhan bagi aparatur desa.
“Kita butuh kegiatan seperti ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan, sekaligus memperbaiki diri. Kepada aparatur desa, jangan pernah merasa apa yang kita lakukan sudah sempurna. Teruslah berbenah untuk lebih baik,” tandas Sekda. (Enk. Radio Arki)
