Mataram. Radio Arki – Bupati Sumbawa Barat bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. L. Gita Aryadi, melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2KB) yang akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RTRW Kabupaten/Kota, serta mengajukan persetujuan substansi Revisi RTRW Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (2/11).
Penandatanganan ini merupakan langkah penting yang melibatkan kesepakatan terkait luas dan deleniasi KP2KB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hadir dalam acara tersebut Pj Gubernur NTB H. L. Gita Aryadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.
Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. L. Gita Aryadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah melalui proses panjang dalam rangka penandatanganan Kesepakatan KP2KB. Meskipun masih terdapat tiga item yang sedang dalam proses, namun diharapkan akan selesai pada tahun ini.
Ia mengungkapkan bahwa langkah yang diambil hari ini adalah upaya antisipasi terhadap rencana pembangunan masa depan. “Tata ruang yang teratur sangat dibutuhkan untuk menarik minat investor yang berkontribusi dalam percepatan pembangunan NTB, seperti pembangunan kawasan industri di Sumbawa Barat,” kata Gita Aryadi
Selain itu, rencana pembangunan jalan Port to Port yang menghubungkan jalan dari Lembar hingga Kayangan, menjadi solusi bagi kemacetan lalu lintas selama perayaan ‘nyongkolan’ dan saat pengunjung berdatangan untuk penyelenggaraan WSBK dan Moto GP.
Pj Gubernur juga menyatakan kekhawatiran terkait dengan potensi perubahan fungsi lahan, terutama lahan produktif. NTB bertekad untuk menjaga statusnya sebagai satu-satunya provinsi yang tidak bergantung pada impor beras. “Hal ini juga berlaku untuk mencegah munculnya kompleks perumahan baru yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan di daerah,” ungkapnya.
Pj Gubernur mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasi Kesepakatan KP2KB dan menyelesaikan 12 persen yang belum tuntas terkait KP2KB dan RTRW, dengan harapan agar semuanya dapat diselesaikan pada tahun ini. (Enk. Radio Arki)
