Jakarta. Radio Arki – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir.H.Musyafirin.,MM mendapatkan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan kinerja pengendalian Inflasi terbaik pada periode III tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luki Al Firman menyampaikan bahwa, kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama yaitu, yang pertama untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah, dan yang kedua untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam mengatasi inflasi di daerahnya dan memberikan contoh kepada daerah lain agar dapat mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.
Kategori pengendali inflasi daerah yang berdasarkan hasil penilaian berkinerja baik, telah diberikan dua kali insentif fiscal dengan pagu anggaran 660 M. dalam kesempatan tersebut terdapat 34 daerah penerima insentif fiscal kategori pengedali inflasi daerah yang tediri dari 3 Propinsi, 6 kota, dan 25 Kabupaten. Pada periode ke tiga, alokasi yang diberikan senilai 340 M.
Sementara itu, yang dinilai ada 4, yang pertama tingkat inflasi daerah, yang kedua pelaksanaan 9 upaya penanganan inflasi terkait dengan pangan, ketiga kepatuhan penyiapan laporan kepada Kemendagri dalam penilaian Inflasi Kabupaten/Kota, dan yang ke Empat Rasio realasasi belanja tex inflasi terhadap total anggaran belanja daerah.
Dengan adanya insentif fiscal tersebut, Luki Al Firman menyebutkan bahwa telah mendorong daerah–daerah untuk berkopemtisi dalam mengatasi inflasi di Daerahnya masing–masing.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin.,MM menerima secara langsung insentif fiscal yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
Dalam petikan sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi dalam penanganan inflasi yaitu di bidang transportasi, makanan, minuman dan tembakau. Sementara yang naik saat ini adalah beras, dan cabai. Hal ini tentu dapat mendorong daerah – daerah untuk menggenjot produksi dalam negeri khususnya masalah cabai misalnya.
“Saya sangat menghargai laporan yang masuk dari daerah-daerah, bagaimana membuat Gerakan tanam cabai dalam jumlah yang cukup besar dan itu memberikan sumbangsih dan dapat membangun kerjasama dengan daerah yang kurang suplay cabai. Oleh karenanya, reward yang diberikan hari ini akan memperkuat dalam menangani Inflasi di daerah, dan berharap masalah inflasi harus tetap menjadi atensi bagi kita,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa persoalan inflasi sangat fundamental. Kalau terlalu tinggi menggerus perekonomian masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa beli 1 kilo beras, tapi karena inflasi dia hanya bisa beli 800 gram.
Dirinya bersyukur karena yang mendapatkan apresiasi menyebar ke daerah – daerah menyebar, tidak hanya di dominasi Jawa dan bahkan justru banyak yang di luar Jawa. Tentu ini akan bisa menginspirasi kepada yang lain.
“Oleh karenanya, kita harus mengenal data-data yang ada, sehingga kita tahu bagaimana penanganannya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin.,MM memberikan penjelasan terkait upaya–upaya yang telah dilakukan sehingga Sumbawa Barat mendapatkan Apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Dalam keterangan rilis menerangkan bahwa, Sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan ditempuh melalui 5 (lima) langkah kebijakan.
Pertama, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.
Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah.
Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Sebagai bahan informasi perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi exercise pada bulan September 2023 (BPS) untuk komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras. Harga beras di Sumbawa Barat mengalami kenaikan karena kelangkaan yang terjadi. Hal ini juga terjadi di Sebagian wilayah NTB.
“Terjadi juga kenaikan harga bensin per 1 september 2023 yang berasal dari pusat. Hal ini berlaku secara nasional. Secara tidak langsung berdampak pada harga komoditas lain,” tambahnya.
Melihat situasi ini, Bupati Sumbawa Barat, melalui kebijakannya telah mengarahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan seluruh perangkat daerah terkait dan stakeholders pendukung lainnya, untuk segera terjun dan memantau sekaligus melakukan pengendalian pasokan bahan pangan di lapangan, terutama pada tahapan tahapan kritis dalam memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi dengan Langkah-langkah aktif dan terukur.
Langkah cepat dan continue yang dilakukan berupa Sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang untuk mencegah adanya penimbunan barang. Selanjutnya melakukan Operasi Pasar dengan pasar murah yang telah dilakukan oleh beberapa OPD teknis terkait, termasuk mitra pemerintah seperti Lembaga perbankan dan mitra usaha yang ada dan peduli.
Upaya lainnya seperti melakukan koordinasi secara kontinue dengan bulog, untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, serta melakukan koordinasi dengan penghasil komoditi lain dalam pencegahan gagal panen dan lainnya juga turut dilakukan.
Kemudian melakukan rapat Tim Pengendali Infalasi Daerah secara rutin, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian inflasi. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Menjaga pasokan terutama bahan pokok digudang untuk didistribusikan ke Masyarakat pada saat terjadi kekurangan stok, serta Merealisasikan BTT untuk pengendalian inflasi.
“Kita juga memberikan bantuan trasportasi dari APBD. Melaksanakan penanaman komoditas pangan, dan menjaga pasokan bahan pokok,” imbuhnya.
Adapun beberapa implementasi yang telah dilakukan berupa tambahan dukungan anggaran untuk operasi pasar yang dialokasi pada Dinas Koperindag, Pemda telah melakukan Langkah Langkah mitigasi dalam menghadapi El Nino, dengan melakukan koordinasi dengan Bulog menyiapkan stok beras dan masih tersedia sejumlah 194 ton pada tanggal 30 oktober sampai 5 November 2023.
“Hal lainnya seperti bantuan penyaluran air domistik ke wilayah kekeringan, serta melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia juga terus dilakukan. Pemantauan ini terlapor setiap hari dan akhir pekan oleh tim yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan termasuk agen agen gotong royong di setiap titik wilayah perdagangan dan wilayah kecamatan dengan memberikan laporan harga bahan pokok dan komoditi lainnya,” jelasnya.
Semua hal tersebut terlapor dengan baik pada Kemendagri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 400 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok katagori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode ketiga menurut Propinsi/Kabupaten/Kota, diberikan kepada 34 Propinsi/kabupaten/Kota.
Untuk Kabupaten Sumbawa Barat satu-satunya kabupaten/kota di Propinsi NTB yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat terhadap insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk katagori kinerja pengendalian inflasi daerah periode III tahun 2023. Apresiasi tersebut sebesar Rp.9.646.695.000. (*)
