“proses pesta demokrasi memang selalu membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Hal itu sangat wajar, apabila semuanya sudah diukur berdasarkan kebutuhan dalam kerangka untuk menjaga kuantitas dan kualitas proses demi proses yang.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Penyelanggaran Pemilu tak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas Proses pesta demokrasi baik itu, yang masuk dalam rezim Pemilu yaitu Pilpres dan Pileg, ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Tetapi ada tugas penting yang mesti harus dilakukan yaitu, pendidikan politik agar setiap pesta demokrasi itu selalu mengalami penyempurnaan. Untuk itu butuh anggaran yang cukup, dan sayangnya dalam hal ini penyelenggara pemilu dalam hal untuk melakukan tugas ini.
Menyikapi kondisi itu, Agus Irawan Sahmi, dalam kegiatan Temu Kangen Penyelenggara Pemilu, Jumat (22/9) siang tadi, di kantor KPUD Sumbawa Barat mengungkapkan bahwa, penyelenggaran pemilu harus dapat memabangun kemitraan dengan partai politik agar tugas pendidikan pollitik ini berjalan secara terintegrasi. Termasuk dalam persoalan anggaran, menurutnya, Partai Politik harus dapat membantu KPUD untuk melakukan tugas tersebut. dan mendorong DPRD agar mau memberikan anggaran aspirasinya ke KPU.
“KPUD itu jangan seperti panitia ‘pengantin’. Habis selesai pesta demokrasi, baru dia yang sibuk bersihkan tempat dan semuanya. Harus ada tugas pendidikan politik yang dilakukan, untuk itu perlu dibangun kemitraan sebagai bagian dari pendidikan politik. Dan anggaran itu bisa diminta kepada DPRD atau jangan terlalu mengandalkan Ekskutif, seperti lewat dana aspirasi.” Ujarnya, disambut tepuk tangan oleh audiens yang hadir.
Kegiatan yang juga dihadiri, wakil Bupati Sumbawa Barat dan segenap mantan penyelenggaran Pemilu Sumbawa Barat tersebut, mendapat sambut positif. Dan menyimpulkan bahwa, perlu penguatan kemitraan penyelenggaran pemilu kepada sejumlah stackholder atau pemangku kepentingan, terutama kepada Partai politik.
Sebelumnya, ketua Divisi Teknis KPUD Sumbawa Barat, Fahroni, SH mengatakan, ada banyak kegiatan yang telah dilakukan KPUD dalam melakukan pendidikan politik. Diantaranya adalah, kegiatan pendampingan pemilihan ketua osis dan juga termasuk agenda untuk membangun rumah pemilu di sekretariat KPUD Sumbawa Barat.
“Sumbawa Barat termasuk dari 3 kabupaten yang belum memiliki rumah pemilu. Rumah Pemilu adalah bagian dari pusat informasi dan wadah yang diharapkan mampu mendorong pendidikan politik terhadap pemilih. Maka dari itu, kami berharap bisa didukung oleh banyak pihak untuk merealisasikan program ini.” tukas Fahroni. (Unang Silatang. Radio arki)
