Jakarta. Radio Arki — Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, M.M., melakukan audiensi dan presentasi di Deputi 1 Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk memaparkan rencana pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh beberapa pejabat daerah, antara lain Kepala Bappeda Drh Khairul Djibril, Kepala Dinas PUPR Syahril, ST, Kepala Dinas Perindagkop UMKM Suryaman, S.STP, Staf Ahli Bidang Hukum Syarifuddin, S.Pd, serta Staf Ahli Bidang Aparatur dan Kemasyarakatan Aku Nurrahmadin, S.Pd., M.M.Inov. Mereka diterima oleh Deputi 1 Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, M.M., dalam presentasinya menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, terutama terkait pembangunan smelter.
Bupati menjelaskan bahwa residu dari smelter harus dikelola di Kabupaten Sumbawa Barat dan tidak dibawa keluar daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati juga menggarisbawahi kebutuhan pembangunan jalan sepanjang 60 km dari Bandara menuju Kawasan Industri untuk memperlancar lalu lintas barang.
Selain itu, ia mengusulkan agar Pelabuhan Benete yang saat ini berfungsi sebagai pelabuhan umum dan khusus dapat didorong menjadi pelabuhan khusus untuk mendukung operasional Kawasan Industri.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Drh Khairul Djibril, menambahkan bahwa kebutuhan air minum di Kawasan Industri harus dipenuhi dengan memperluas saluran air dari Bintang Bano dan Tiu Suntuk sepanjang 15 km, mencakup wilayah Kecamatan Taliwang, Seteluk, Poto Tano, hingga Kecamatan Maluk.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan rumah susun di sekitar Kawasan Industri untuk tempat tinggal karyawan dan lintas transportasi dari Pelabuhan Poto Tano menuju Kawasan Industri.
Deputi 1 KSP, Febry Calvin Tetelepta, menyampaikan bahwa sesuai dengan surat permohonan audiensi yang diajukan oleh Bupati Sumbawa Barat, pihaknya bertanggung jawab untuk menerima dan memproses setiap persoalan dan permintaan yang diajukan oleh Pemkab Sumbawa Barat.
“Hasil yang kita dapatkan hari ini akan kami proses dan eskalasi ke tingkat lebih tinggi. Permasalahan yang diangkat akan kami sampaikan ke kementerian terkait dan akan dibuatkan rapat koordinasi khusus,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa proposal yang dibawa Bupati akan dipresentasikan di depan masing-masing PIC untuk memutuskan apakah penganggarannya akan diagendakan tahun depan atau segera.
Deputi 1 KSP menyambut baik usulan Bupati dan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada minggu berikutnya dengan kementerian terkait.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk mengunjungi Kabupaten Sumbawa Barat pada bulan Juli mendatang guna meninjau kondisi di lapangan secara langsung. (Enk. Radio Arki)
