Keterangan : Peserta workshop advokasi yang diselenggarakan SOMASI NTB, di Taliwang
Sumbawa Barat. Radio Arki- Menyadari pentingnya keterlibatan Civil Society Organization (CSO), Akademisi, media dan komunitas dalam pengentasan kemiskinan. Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan PATTIRO, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyelenggarakan Workshop Advokasi pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 11-12 September 2024 di Hotel IFA, Taliwang, KSB.
“Efektivitas advokasi kebijakan pengentasan kemiskinan di KSB perlu dilakukan penerapan advokasi berbasis bukti. Advokasi ini adalah model advokasi yang didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukti tersebut bisa berupa data-data yang diperoleh secara langsung, benar dan dapat diverifikasi,” terang Hendriadi dalam sambutan pembukaan kegiatan mewakili direktur SOMASI NTB, Rabu 11 September 2024 kemarin.
Dalam pengalaman melakukan advokasi kebijakan pemerintah, SOMASI NTB selama ini telah mampu menunjukan pentingnya keterlibatan CSO. Apalagi hal tersebut juga telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyakarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“model Advokasi berbasis bukti dapat menjadi bridging dan energizer (Jempatan dan Energi) bagi pemda dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KSB, Abdul Muis dalam kesempatan menyampaikan materi pada kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah daerah setempat telah sangat terbuka dan melibatkan banyak pihak dalam setiap kebijakan. Meskipun kondisi itu pastinya selalu terdapat kekurangan yang akan terus diperbaiki untuk pelayanan dan partisipasi Masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan.
“PPID ini adalah untuk memastikan bahwa Masyarakat dapat mengakses informasi public di pemerintah daerah. Ini penting untuk mendorong partisipasi Masyarakat. Bahkan untuk mendorong itu (partipasi masyarakat), pemerintah daerah menyiapkan instumen berupa YASINAN yaitu Pelayanan Inklusi Andalan yang dapat dijadikan sebagai kanal menyampaikan setiap masukan kepada pemerintah,”tukasnya
Kegiatan workshop advokasi yang digelar SOMASI NTB du hari itu, merupakan bagian yang tidak terlepas dalam kaitan untuk mendorong pengentasan kemiskinan, ada beberapa kegiatan lain yang telah digelar secara paralel untuk mendorong hal tersebut, diantaranya adalah mendorong perubahan reformulasi peraturan Bupati tentang pengalokasian Alokasi Dana Desa, termasuk juga penguatan masyarakat desa untuk beberapa di Sumbawa Barat sebagai model partipasi mayarakat dalam pembangunan yang efektif. (Adm01. Radio Arki)
