“Sebagai upaya dalam meningkat pelayanan terbaik secara terus menerus kepada masyarakat, Pemkab Sumbawa Barat kembali mutasi 28 pejabat pemerintahan”
Taliwang.Radio Arki –Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, pada Jumat (6/10/2017) telah menggelar mutasi terhadap 28 pejabat pemerintahan, diantaranya ada yang berpangkat eselon II, III dan bahkan pejabat eselon IV dalam jabatan administrator dan pengawasan. Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik secara terus menerus kepada masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri.
Pada mutasi yang gelar di gedung Graha Fitrah tersebut, tercatat sebanyak lima orang pejabat eselon II, dua diantaranya berpindah posisi menjadi staff ahli bupati, yakni Manawari—mantan kepala Dinas Sosial pada staff ahli bupati bidang hukum dan pemerintahan dan H Taufiqurahman—mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustaan (Arpus) kini sebagai staff ahli bupati bidang aparatur dan kemasyarakatan.
Sementara itu, staff ahli bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan yang sebelumnya, Hirawansyah Atta kembali dipercaya menjabati posisi Kepala Dinas (Kadis) Arpus dan staff ahli bidang Aparatur dan Kemasyarakatan Irhas R Rayes sekarang menduduki posisi Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretaris Daerah (Setda) setempat.
Sedangkan untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan litbang untuk sementara kosong, setelah ditinggal oeleh Syaefuddin Naim ke posisi Kepala Dinas Sosial. Selebihnya pejabat lain yang masuk daam daftar mutasi tersebut merupakan pejabat eselon IV dalam jabatan kepala seksi dan kepala sub bagian di OPD dan kantor kecamatan.
Bupati Sumabwa Barat, Dr. H. W. Musyafirin, MM menegaskan bahwa mutasi yang dilaksanakan merupakan bagian dari kewajban pimpinan daerah, untuk segera dilaksanakan pada zona waktu yang sedang berjalan. Mengingat dimana pemda akan segera melaksanakan seleksi untuk mengisi jabatan eselon II yang masih lowong.
“Ini ikhtiar kita untuk peningkatan kinerja, juga agar teman – teman aparatur bisa bersiap untuk mengikuti proses seleksi dalam jabatan eselon II yang sekarang lowong. Saya tegaskan kepada kepada seluruh pejabat bahwa mutasi ini perlu dilakukan sebagai bagian untuk melakukan penyegaran kinerja dalam sistem birokrasi, jadi harus dilihat sebagai suatu hal yang lumrah dan harus dapat diterima oleh setiap birokrat. dan agar dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah dan fakta integritas,” Demikian, Firin (Moerdini.Arki)
