“Berbagai pola komunikasi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan terus dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat. Sistem ini yang dijadikan sebagai pola komunikasi oleh pemerintah daerah KSB tidak muluk muluk, yaitu menggunakan pendekatan kultur dan agama sebagai pola komunikasi publik.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Upaya pemerintah daerah Sumbawa Barat untuk mengentaskan kemiskinan dengan pola membangun partisipasi dengan sistem pemerintahan yang terbuka patut diacungi jempol. Konsep ini menggunakan pendekatan kultur dan agama yang merupakan urat nadi kehidupan sosial masyarakat setempat. Bahkan, dalam kegiatan seminar nasional Desa Benderang Informasi Publik, pimpinan daerah tanah Pariri Lema Bariri ini diundang khusus untuk menyampaikan konsep tersebut.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin yang mewakili pemerintah daerah Sumbawa Barat dalam seminar nasional DBIP, Rabu 29/11 siang kemarin, tampil lugas dan tegas dalam menjelaskan konsep yang diusung dalam pengelolaan pemerintahan.
Dijelaskan, tugas pemimpin adalah mensejahterakan rakyat. Artinya ikhtiar pengentasan kemiskinann harus menjadi prioritas. Untuk itu dalam melakukan ikhtiar pengentasan kemiskinan, menurutnya harus dimulai dari kemauan dan semangat bersama untuk mau berubah.
“sesuai dengan firman Allah di surat ar-ra’ad ayat sebalas, yang berbunyi aku tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia mau merubah dirinya sendiri.”ujarnya, mengutip penggalan ayat alquran, dan disambut tepuk tangan oleh peserta seminar.
“kita sebagai manusia punya kewajiban untuk membantuh dan mengentaskan kemiskinan. Sesuai dgn Firman Allah di Surat Al-Maun Ayat 1-3 yang artinya Tahukah Kamu orang pendusta Agama..? dialah Orang yg Menghardik anak Yatim dan Orang yg tdk mau memberi Makan Fakir Miskin. Substansi ayat inilah yang kemudian kami aplikasikan dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.” Imbuhnya, seraya tetap mengutip ayat alquran.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Islam Center NTB, Mataram tersebut. Fud Syaifuddin mengtakan, rakyat menginginkan transparansi, menginginkan keterbukaan informasi. Dan rakyat menginginkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang interaktif, yang dialogis, rakyat menginkan pemerintah yang responsif menindak lanjuti aspirasi. Untuk itu pemerintah di semua tingkat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintahan desa harus mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
Kabupaten Sumbawa Barat, kata Fud, telah mengimplementasikan undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang keterbukaan informasi publik. Bahkan, komunikasi yang dibangun pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bukan hanya bersifat formal di kantor-kantor lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun pemerintah telah mentransformasi komunikasi dan informasi dan telah mendapat tempat di hati masyarakat.
“Jika biasanya komunikasi dan informasi bersifat formal pada jam kerja di kantor, kini komunikasi dengan masyarakat dibalut dalam nuansa religius, sosial cultural, yakni dalam forum yasinan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.”
“Di forum yang dilaksanakan setiap malam jumat ini, rakyat Sumbawa Barat dari desa-desa dengan terjadwal, bertemu dengan bupati, wakil bupati dan jajaran pemerintah kabupaten Sumbawa Barat, menyampaikan informasi dan aspirasi. Pemerintah daerah pun langsung memberikan solusi. Dari forum ini juga tidak jarang melahirkan inovasi inovasi.” Jelasnya.
Komunikasi lainnya yang dibangun di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terang Fud, adalah safari sholat subuh berjamaah bersama rakyat di masjid-masjid yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan langsung oleh Bupati Sumbawa Barat. Dampak dari dua pola komunikasi sebagai implementasi keterbukaan informasi publik ini pun positif, menurutnya persoalan yang dihadapi masyarakat bisa cepat diselesaikan dan aksi parlemen jalanan atau demonstrasi tidak terjadi lagi di Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga telah melaksanakan verifikasi dan validasi warga fakir miskin, setelah itu hasil verfikasi dan validasi data pemerintah juga mendeklarasikan hal tersebut.
“hasilnya cukup luar biasa. Di kabupaten Sumbawa Barat warga miskin tinggal 4.483 jiwa atau 3,32 persen dari 135.031 jiwa rakyat KSB. Bahkan terdapat dua desa yang tidak ada atau 0 (nol) persen warganya miskin, yakni di desa goa kecamatan jereweh dan desa meraran kecamatan seteluk.” Bebernya.
Wakil Bupati yang dikenal sangat komunikatif dan responsif tersebut, mengungkapkan bahwa, di usia KSB yang ke-14 pada tahun 2017 ini, berkat penerapan keterbukaan informasi publik dengan pola tersebut, terjalinnya komunikasi dan silaturrahmi dengan banyak pihak, khusunya insan pers. hal inilah yang menjadi modal besar dalam pengelolaan pemerintahan yang terbuka.
“salah satu desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang tergolong jauh dari ibu kota jakarta mendapat penilaian dari kementerian dalam negeri dalam lomba bulan bakti gotong royong masyarakat. Alhamdulillah, KSB menjadi juara tiga nasional, penghargaan tersebut semakin mengokohkan jika KSB sebagai bumi gotong royong.” Urainya.
Seperti diketahui, dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh desa se-indonesia, sedikitnya ada ribuan peserta yang memadati ruang aula islamic center, NTB. Dan selain Wakil Bupati Sumbawa Barat, juga terdapat beberapa pembicara lain yang menjelaskan tentang konsep Desa Benderang atau Keterbukaan Informasi Publik di Desa, diantara pembicara tersebut yaitu Wakil Gubernur NTB, Komisi Informasi RI, dan kepala Bappeda NTB. (Unang Silatang. Radio Arki)
