“Pengentasan kemiskinan dengan penyediaan rumah layak huni terus dikebut pemerintah. Tak terkecuali pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat, program tersebut juga menjadi perhatian pusat dan pemerintah provinsi NTB.”
Sumbawa Barat. Radio Arki – Sejumlah program pengentasan kemiskinan khususnya tentang penyediaan rumah layak huni, baik itu dari pemerintah pusat dan daerah untuk tahun 2018 masih terus berlanjut. Program ini pada tahun sebelumnya dianggap berhasil. Dan untuk memastikan ketepatan sasaran dan tidak adanya tumpang tindih penerima program rumah layak huni itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menegaskan bahwa, dalam proses pelaksanaan program tersebut pada tahun 2018 akan sama mekanismenya, meskipun sedikit akan berbeda dalam pelaksanaan masing- masing program.
Demikian ditegaskan kepala bidang Perumahan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (DPUPRPP), Arif Rahman, kepada www.arkifm.com, Rabu (16/5) siang tadi, di ruang kerjanya.
“program ini tetap sistem button-up (dari bawah ke atas). Jadi usulannya dari bawah ke atas, dimana masyarakat setempat mempunyai peran penting untuk menentukan sasaran program. Baru kemudian diverifikasi dan disesuaikan dengan data base kemiskinan atau basis data terpadu yang ada di TNP2K,” ujar arif.
Untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Barat mendapat sejumlah program, diantaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (rehab rumah dari APBN), program Rumah Layak Huni (APBD Provinsi NTB), dan Program Bedah Rumah (APBD KSB). Dan terakhir yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Startegis (bangun baru dari APBN).
“pada proses sosialisasi kita libatkan semua pihak, terutama agen dan warga desa setempat. Dan kita (DPUPRPP) telah sampaikan semua juklak (petunjuk pelaksana) masing- masing program tersebut. Jadi nanti warga sendiri yang akan usulkan siapa saja penerima masing-masing program tersebut. Dan tentu yang sudah menerima program yang satu, maka tidak bisa menerima program lainnya (Bedah rumah). ” Imbuhnya.
Sejauh ini sejumlah program tersebut telah melalui proses verifikasi. Bahkan untuk program bedah rumah dari APBD Kabupaten, telah mulai akan dikucurkan untuk beberapa bulan kedepan. Karena sudah mulai penandatanganan kontrak.
“Paling nanti di pertengahan bulan puasa sudah dikucurkan untuk pencairan tahap satu. Dan untuk saat ini, pola pencairan program tersebut akan lebih disederhanakan, yaitu hanya akan dilakukan dua tahap pencairan.”Terangnya
Masing masing program tersebut, lanjut Arif, ada sedikit perbedaan pola pencairan biaya program. Untuk program bedah rumah (APBD KSB) dikerjakan agen PDPGR itu akan disalurkan melalui rekening Peliuk, dan untuk program BSPS (APBN) itu disalurkan melalalui penerima bantuan. Sedangkan untuk program Rumah Layak Huni (RLH) itu dilaksanakan oleh pihak ketiga.
“masing-masing berbeda berdasarkan petunjuk pelaksanaannya. Tetapi tetap saja sasarannya itu ditentukan melalui mekanisme warga yaitu musyawarah. Jadi kita pastikan tidak akan ada tumpah tindih, atau double program yang akan diterima masing-masing sasaran program.” Demikian, tutup Arif. (ADV/Unang Silatang. Radio Arki)
