Sumbawa Barat. Radio Arki- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB), dikabarkan menolak program cetak 1000 lahan sawah baru dari pemerintah pusat. Hal itu pasalnya harus dilakukan untuk melakukan optimalisasi atas lahan sawah yang ada saat ini.
Demikian diterangkan Kepala Bidang ekonomi, Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Mars Anugrahinsyah, S.Hut, kepada www.arkifm.com belum lama ini.
“kita tolak (program sawah baru) tahun ini (2017). Kita ingin lebih memaksimalkan lahan yang ada. karena dengan demikian justru akan lebih memaksimalkan percepatan perekonomian sector pertanian” ujarnya, di ruang kerjanya.
Untuk tahun ini, dalam system perencanaan di pemerintah daerah, adalah melakukan inntensifikasi terhadap potensi yang sudah ada, yaitu program cetak sawah baru pada thun sebelumnya. Dan juga lahan persawahan lain yang membutuhkan perhatian serius, baik itu dalam hal ketersediaan air dan kebutuhan lainnya.
Dibeberkan, dalam setiap tahun tak sedikit program cetak lahan sawah baru di Sumbawa Barat, dan hal tersebut ternyata belum bisa maksimal dimanfaatkan. Karena ketika membuka lahan sawah baru, maka idealnya ketersediaan air juga sudah harus disiapkan. Jadi inilah alasan pemerintah kenapa dalam tahun 2017 ini menolak program tersebut.
“dalam setiap tahun, tak sedikit jatah cetak lahan sawah baru di Sumbawa Barat. sebelumnya kita dapat 150 petak, tetapi tidak maksimal dimanfaatkan. jadi kita ingin ubah pola dengan memaksimalkan atau mengintesifkan lahan yang sudah ada” tukasnya
“coba lihat lahan sawah baru di Jereweh. Itu tidak maksimal, karena lokasinya adalah tadah hujan. Jadi kita ingin merubah pola tersebut. yaitu dengan mengintesifkan lahan yang sudah ada. baik itu ketersediaan air dan jaluran irigasi,” timpalnya. (US-ArkiRadio)
