Jakarta. Radio Arki- Menteri Pertanian belum lama ini merilis bahwa, anjloknya harga gabah adalah karena tingginya kadar air yang terkandung dalam buliran padi. Hal itu sontak mendapat reaksi keras dari Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Kepada www.arkifm.com melalui rilis resmi, ia mengungkapkan bahwa pernyataan kemeterian terhadap hal tersebut sangat keliru, dan membeberkan beberapa solusi menghadapi persoalan tersebut.
Menurut pria kelahiran Sumbawa Barat itu, persoalan anjloknya harga gabah tidak bisa dilihat hanya pada factor tingginya kadar air. Tetapi, ada banyak persoalan didalamnya, dari persoalan yang pertama yaitu pada saat musim tanam biaya produksi cendrung tinggi, yaitu biaya pengolahan lahan, biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga kerja pada saat musim tanam. Dan anehnya pada saat panen beberapa item biaya produksi tadi mengalami peningkatan.
Kedua, petani pada umumnya tidak ada tabungan modal. Dan petani tidak memiliki akses kepada perbankan untuk mengatasi pembiayaan awal pertanian. Maka petani biasanya akan mengambil hutang dengan bunga antara 100 sampai dengan 150 persen, atau mereka terjebak dalam ijon. Bahkan petani juga tidak memiliki aset yang cukup untuk bisa digadaikan atau minus aset. Ketiga, pada saat panen petani berhadapan dengan turunnya harga-harga hasil pertanian. Hal ini lebih banyak terjadi pada padi dan Palawija. Kejatuhan harga ini seringkali semangat kejam dan pada tingkat harga yang merugikan petani. Sementara diawali tadi biaya produksi dan biaya bunga meningkat. Keempat, Koperasi yang berbasis pertanian tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan kalah bersaing dengan para pengepul atau toke di kecamatan.
“Kalau di Jakarta ada taipan taipan. Di kampung kampung ada toke toke yang menguasai bisnis hasil bumi. Oleh karena itu pemerintah harus memperkuat koperasi agar memiliki kemampuan menyerap hasil bumi.” Tegasnya.
Lebih dalam ia mengkritisi, lembaga pemerintahan seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Desa, Kementerian Perdagangan, yang tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Karena sejumlah Institusi ini tidak memiliki peran langsung dalam memperkuat struktur produksi petani. dan mengantisipasi permainan tengkulak. Parahnya Bank Mikro, kalah saing dengan tengkulak dilapangan, atau tengkulak bisa disimpulkan jauh lebih dalam memiliki peran kepada petani dan pertanian.
ia juga menegaskan bahwa persoalan infrastruktur pertanian yang sangat parah. Petani tidak memiliki infrastruktur pasca panen seperti infrastruktur tempat penyimpanan hasil bumi, infrastruktur tempat pengeringan, infrastruktur pengolahan hasil bumi.
“Infrastruktur petani pada era reformasi, terutama dalam era pemerintahan Jokowi adalah yang paling diabaikan. Pemerintah sibuk bikin tol dan bendungan yang bisa dijual ke swasta dam tidak ada kaitan dengan petani.” Tukasnya.
Petani Indonesia adalah kelompok masyarakat mayoritas, lanjutnya. Hampir separuh jumlah penduduk namun mendapatkan bagian sama sekali dari Anggaran negara. Adanya dana desa yang selama ini dianggarkan oleh rezim pemerintahan, justru sama sekali tidak ada kaitan dengan petani. Dana-dana desa tersebut adalah sumber ekonomi para kontraktor Project pemerintah yang sebagian besar dibelanjakan untuk barang barang impor.
“Berdasarkan hal di atas, wajar petani sampai tidak berubah Kehidupannya. Petani menjadi sasaran penghisapan sistem politik yang dikuasai oligarki pengusaha. Sistem politik kita mirip kelakuan para rentenir dan tengkulak. Oligarki penguasa yang mencari uang dengan memeras rakyat, bukan dengan membangun kapasitas petani, bukan dengan membangun produktifitas petani. Wajar meski ekonomi tumbuh nilai daya beli petani, tukar petani dan rumah tangga petani merosot.” Demikian, tutup Deang. (US.ArkiRadio)
