“Pers adalah bagian dari pilar demokrasi, yang harus terus menjaga profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk dalam menjaga hubungan dengan pemerintah, hubungan yang dibangun idealnya adalah hubungan kemitraan strategis, sehingga publik bisa tercerahkan terhadap setiap produk insan pers”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB) melalui Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST. mengajak insan media untuk menjaga profesionalitas dalam menyajikan informasi. Sehingga masyarakat bisa tercerahkan terhadap setiap informasi yang termuat di media massa.
“teman-teman wartawan kami minta menjaga profesionalitas. Artinya setiap fakta harus diberitakan secara berimbang.”ujarnya, dalam silaturrahim dengan insan media, Rabu (12/4) siang tadi.
“media itu harus berbenah, dan terus meningkatkan kualitas.” Timpalnya.
Dalam silaturrahim pemerintah daerah KSB dengan insan media, Rabu 12/4 siang tadi, sejumlah insan media di Sumbawa Barat menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana membangun hubungan dan kemitraan staregis dengan insan media. Sementara itu wakil Bupati Sumbawa Barat didampingi, oleh kepala bagian Humas dan Asisten I Tata Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan tanggapan positif terhadap setiap masukan dan kritikan tersebut.
Menurut Fud, hubungan kemitraan pemerintah daerah Sumbawa Barat dengan insan media harus terus dijaga. Hal tersebut bukan untuk mengekang dan mengintervensi pemberitaan yang disajikan, melain untuk menjaga sistem demokrasi di Sumbawa Barat terus dinamis. Karena meskipun dua institusi yang berbeda, pada hakikatnya antara insan pers dan pemerintah memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai pilar demokrasi.
“silahkan diberitakan, baik itu positif dan negative. Ini sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelayanan kami. Karena media dan pemerintah adalah bagian dari pilar demokrasi.” Tukasnya.
Lebih lanjut, Ia berharap agar setiap Satuan Perangka Kerja daerah (SKPD) bisa lebih proaktif membangun hubungan dengan insan media, dan membangun system informasi yang lebih intens dengan bagian yang bertanggung jawab terhadap insan media, yaitu Hubungan masyarakat (humas) secretariat daerah. Sehingga setiap agenda dan program yang dilaksanakan SKPD bisa terpublikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public.
“harus dibangun komunikasi yang baik dengan SKPD, setiap program yang dilakukan harus dipublikasi agar masyarakat bisa mengetahui apa sudah dilakukan setiap SKKPD tersebut.”demikian, pungkasnya. (Unang Silatang. Radio Arki)
