Foto: Bupati Sumbawa Barat saat memaparkan penerapan PDPGR. (Ist)
Mataram. Radio Arki – Bupati Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. menghadiri kegiatan Rapat Persiapan Kunjungan persiapan program Open Government Partnership (OGP) Local di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (29/3).
Dalam forum tersebut, Bupati KSB membagikan pengalaman terkait penerapan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Bupati Memaparkan bahwa Program ini telah berhasil mendongkrak pembangunan di KSB.
“Banyak keberhasilan telah dicapai berkat adanya PDPGR, diantaranya adalah Penurunan angka Kemiskinan dari 16,97% pada tahun 2016 menjadi 13.34% pada tahun 2020, Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 68,38 poin menjadi 71,63 pada tahun 2020, dalam penanganan rehab dan rekon pasca Gempa dengan adanya PDPGR KSB menjadi daerah pertama yang tuntas sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidur di tenda,” beber Bupati.
Bupati juga menjelaskan bahwa, gotong royong di KSB telah diformalkan melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 dan beberapa waktu lalu telah dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat.
“Gotong royong terdiri dari 3 jenis yaitu Gotong royong mandiri, Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya. Dalam PDPGR Seluruh elemen bersinergi mulai dari masyarakat, swasta dan pemerintah. Terlebih dengan adanya agen-agen pemberdayaan gotong royong yang cukup membantu pemerintah dalam melakukan pendataan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.
Diakhir sambutannya, bupati menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat khususnya BAPPENAS terhadap KSB dan memperkuat komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB terutama dalam membangun pemerintah Daerah yang transparan akuntabel dan partisipatif.
“PDPGR siap bersinergi dan berkolaborasi dengan program-Program Provinsi NTB seperti Program NTB satu data, NTB Care, dan revitalisasi posyandu,”tutup bupati.
OGP sendiri merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Direktur Aparatur Negara BAPPENAS RI Ibu Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N, LLM., Kepala Bappeda Provinsi NTB, Asisten Ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat dan beberapa kepala OPD lainnya Lingkup Pemprov. NTB. Selain itu hadir pula perwakilan sekretariat Open Government Indonesia (OGI) dan beberapa organisasi masyarakat sipil seperti Somasi NTB dan Fitra NTB. (Rls. Radio Arki)
