Foto: Dr H. Burhanuddin, S.Sos, M.Pd. (Ist)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan atensi soal polemic yang terjadi pada proses pembebasan lahan Smelter.
Diketahui saat ini, antara pemilik lahan bernama H. Yandri dengan perusahaan belum mencapai kata sepakat, perihal pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi inti pembangunan smelter.
Akibatnya, gelombang reaksi masyarakat yang mendukung rencana pembangunan smelter terus berdatangan. Beberapa diantaranya meluapkan dalam bentuk aksi demonstrasi.
Kepala Bakesbangpol KSB, melalui Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Dr H. Burhanuddin, S.Sos, M.Pd mengatakan, pihaknya memberikan atensi terkait potensi konflik pada proses pembebasan lahan smelter.
“Kesbangpol akan turun melakukan pendekatan. Kami turun dan stanby memediasi, untuk mengatisipasi hal hal yang tidak kita inginkan,” kata Ustadz Bur, sapaan akrabnya, Selasa (5/10).
Posisi saat ini dimana pemilik lahan dan perusahaan yang belum mencapai kata sepakat, kata Ustadz Bur, memicu kerawanan konflik yang berkepanjangan. Apalagi ada pihak yang diduga memainkan isu sara dan etnis dalam proses ini.
“Kami dari Kesbangpol tidak menginginkan seperti itu. Teman yang berdemonstrasi atau siapaun itu, marilah kita bijak menyampaikan apa yang menjadi harapan kita kedepan. Kami yakin, tidak ada yang mengancam. Masyarakat hanya menginginkan investasi lancar dan terbukannya lapangan kerja,” katanya.
Disamping gejolak yang ada saat ini, Ustadz Bur berharap semuanya tetap mengedepankan pikiran yang jernih, serta melihat asas manfaat keberadaan Smelter nantinya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menopang kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita kedepankan kepentingan pribadi, maka setiap persoalan tidak akan bisa terselesaikan. Oleh karena itu, mari kita duduk bersama,” tandasnya. (Adv/Enk. Radio Arki)
