“upaya pemerintah untuk mendorong keadilan dalam pendidikan terus digenjot. Termasuk dengan program Guru Garis Depan yang merupakan program pemerintah pusat.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM didampingi Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, ST, Senin (31/7) siang tadi, menyerahkan petikan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat kepada 15 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2017 Program Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Program yang telah mulai dicanangkan kementerian terkait semenjak tahun 2016 lalu tersebut, merupakan program pemerataan guru untuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Setidaknya ada 183 daerah penempatan yang menjadi objek program tersebut, termasuk Kabupaten Sumbawa Barat.
Setelah menerima petikan Surat Keputusan tersebut, 15 orang CPNS sudah mulai bertugas pada 1 Agustus 2017 (hari ini.red). Dan rencananya akan ditempatkan pada 4 desa yang masih berstatus sebagai tertinggal di Sumbawa Barat. Diantaranya, 6 orang di desa Mataiyang kecamatan Brang Ene, 4 orang untuk desa Mantar Kecamatan Poto Tano, 2 orag untuk desa rarak Ronges kecamatan Brang Rea, dan terakhir ada 3 orang untuk desa Talonang kecamatan Sekongkang.
![](https://arkifm.com/wp-content/uploads/2017/07/20525572_1740841056215275_1135221848944011422_n-300x200.jpg)
“Selamat bertugas dan selamat bekerja, semoga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.” ujar, Bupati Sumbawa Barat, Dr.H.W Musyafirin, dalam sambuatan penerimaan SK tersebut.
Seperti diketahui, melalui rilis resmi website Kementerian Kebudayaan Dan Pendidikan, tercatat bahwa ada 6.296 yang terseleksi dalam program tersebut. Namun, kementerian terkait baru dapat mengumumkan kelulusan guru dalam program tersebut belum lama ini, mengingat adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, pengumuman GGD (Guru Garis Depan) juga melibatkan kementerian/lembaga lain, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Kemendikbud baru menerima hasil seleksi GGD 2016 dari Kemenpan dan RB pada Juni 2017 lalu.
“Hasil proyeksi ini tahun lalu (2016) sudah selesai. Oleh karena adanya UU Nomor 23 tahun 2014, maka perlu penyesuaian penempatan, dan akhirnya diperoleh 183 induk semangnya.” Ungkap, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata Pranata, di Jakarta, seperti dikutip www.kemdikbud.com, Jumat (17/6/2017) lalu. (Unang Silatang.Radio Arki)