“Perpolitikan Nusa Tenggara Barat selalu tak lepas dari dinamika geopolitik yang mengerucutkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Bahkan dalam sejarah perpolitikan pemilihan langsung gubernur NTB, stigma ini terus digunakan sebagai pertimbangan.”
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pasangan demi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB mulai terus mendeklarasikan diri. Setidaknya ada dua pasangan calon yang telah mendeklarasikan diri masuk dalam kontestasi ini. kedua pasangan calon ini telah dengan jelas menempatkan putra dari pulau Lombok sebagai orang nomor satu (Calon Gubernur).
Menyikapi hal tersebut, Mustakim wakil ketua Lembaga Adat Tana Samawa LATS) Ano Rawi menegaskan bahwa, dalam kontestasi atau pesta demokrasi NTB sejatinya ego ke-suku-an harus diretas. Artinya perlu mengedepankan ukuran yang lebih objektif, seperti kekuatan jaringan yang dimiliki dan konsep yang tuntas tentang bagaimana membangun NTB, bukan untuk golongan atau suku tertentu.
“momentum pilkada selalu menjadi momentum penting untuk mereflesksikan semangat ber-NTB kita yang sesungguhnya. Kalau selama ini menguat wacana, ada keinginan memasangkan pasangan lombok-lombok, tentu ini tidak mencerminkan semangat ber-NTB. Makanya ada banyak calon yang mengambil pasangan dari pulau Sumbawa.” Ujar Musatakim, yang juga ketua KAHMI Sumbawa Barat, Senin (2/9) malam tadi.
Dalam momentum pemilihan gubernur, harus dilihat secara objektif dan lebih egaliter. Jadi perlu ditepis bahwa, pemlihan gubernur NTB selalu mengedepankan isue primordialisme (ke-suku-an). Padahal sebenarnya antara pulau sumbawa dan pulau lombok, kata mustakim, harus dilihat lebih arif dan melihat secara objektif bahwa, saat ini NTB sedang tidak memilih kepala suku tertentu.
Kedewasaan untuk ber-NTB akan diuji dalam momentum politik seperti ini. dalam sejarah perpolitikan NTB, kata Mustakim, sebenarnya terdapat sejarah dimana orang sumbawa pernah masuk dalam momentum pesta demokrasi NTB. Artinya memang tidak dapat dibenarkan atau tidak terbukti bahwa tidak ada rasa keberterimaan orang lombok keapda orang Sumbawa untuk memimpin NTB.
Menurutnya, sistem demokrasi yang dianut bansga indonesia saat ini, sangat terbuka bagi siapapun berdasarkan gagasan dan kemampuan terbaiknya masuk dalam setiap momentum demokrasi. Publik perlu dibiasakan untuk meretas isu ke-suku-an, khususnya di NTB. Artinya perlu dipertajam pertarungan gagasan tentang pembangunan di NTB.
“ kita ingin secara objektif agar pemimpin NTB bisa luas memiliki jaringan dan memiliki konsep yang tepat untuk membangun NTB. Jadi kita tidak ingin proses Pilgub menjadi ajang untuk membenarkan kita melakukan ftnah dan kampanye hitam terhadap calon tertentu.” Demikian, tutupnya. (Unang Silatang.Radio Arki)
