ARKIFM NEWS

Tidak Ada Tumpang Tindih Anggaran Di Program RLH Tahun 2018

“Pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa Barat berhasil mendapatkan sejumlah program RLH dari berbagai sumber anggaran, baik itu dari APBN dan APBD. Meski demikian, pendataan berbagai program tersebut telah melului proses yang matang.”

Sumbawa Barat. Radio Arki- Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPP Sumbawa Barat, Arif Rahman, ST menegaskan tidak ada tumpang tindih program dalam pembangunan rumah layak huni. Untuk memastikan hal tersebut, setiap program yang berkaitan dengan perumahan akan terintegrasi dengan perumahan rakyat, termasuk program bantuan pasca gempa.

“untuk program bedah rumah yang sedang dikerjakan saat itu, dan belum rampung telah dihentikan melalui surat resmi. Kebijakan ini telah sesuai dengan surat edaran kementerian PUPR mengingat adanya program pembangunan rumah pasca gempa.”ujarnya, Jumat (14/12) lalu, kepada media ini.

Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPP Sumbawa Barat, Arif Rahman. (Sumber : arkifm.com, doc)

Pembangunan RLH yang dihentikan adalah program Bedah Rumah BSPS Reguler, program ini memang sifatnya peningkatan kualitas dengan nilai Rp 17,5 juta perunit. Mengingat saat ini telah ada program bantuan pembangunan rehab rumah pasca gempa, jadi program pembangunan RLH dihentikan.

“ini memang kebijak pusat. Dan kita hanya meneruskan.” Tandasnya, yang didampingi kepala seksi penyediaan perumahan, Karimuddin, ST.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada dua jenis program RLH di Sumbawa Barat. Pertama BSPS Regular dari apbn dengan sasaaran 100 unit,  yaitu 20 unit kelurahan sampir, 20 unit kelurahan bugis, 25 desa Poto Tano, 15 unit Desa seteluk atas, dan 20 unit di seteluk tengah. Dan yang kedua yaitu program RLH pada program BSPS strategis.

“BSPS Reguler itu hanya peningkatan kualitas, sedangkan BSPS Strategis itu termasuk bangun baru,” bebernya.

“untuk program rehabilitasi pasca gempa itu seluruh wilayah di Sumbawa Barat. Program ini juga sudah diintegrasikan dengan program RLH. Jadi system input data penerima akan terhubung dengan data di perumahan rakyat, sehingga dipastikan tidak ada tumpang tindih program rumah layak huni dengan program rehabilitasi pasca gempa.” Demikian, arif. (Adv/Unang Silatang. Radio arki)

Related posts

13 Kepala Sekolah Jenjang SD dan TK Dikukuhkan

ArkiFM Friendly Radio

Jadi BLUD, RSUD Asy Syifa Dorong Tingkatkan Berbagai Layanan

ArkiFM Friendly Radio

DLH Diminta Serius Tangani Sampah Impor di Pantai Poto Batu

ArkiFM Friendly Radio

Leave a Comment