Mataram. Radio Arki – Visi “NTB Gemilang” yang tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2018-2023 mendapat sorotan dari Akademisi sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Wilayah (LPW) NTB, Taufan, S.H., M.H.
“Visi NTB Gemiliang, itu bagus, masih standar, kita tunggu jurus gemilangnya. Visi perlu dikonkritkan ke dalam program dan diperkuat dengan produk hukum, kami melihat pemaparan itu masih umum, seperti apa teknisnya nanti, bagaimana penyesuaian dengan kebijakan nasional dan sektor-sektor lain, sehingga kita juga perlu tau strategi dan prioritas pembangunan NTB 5 tahun ke depan yang tercantum dalam RPJMD, karena sejauh ini wujud Gemilang itu belum terlihat”, Ujar Taufan saat ditemui media ini di Fakultas Hukum Universitas Mataram, kemarin (27/12).
Lebih lanjut Taufan berkomentar, misalnya uraian bersahabat dengan penyandang cacat, seperti apa bentuk pengaturan dan programnya nanti, karena selama ini penyandang cacat tidak memiliki akses yang baik terhadap layanan publik. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian semua bidang, misalnya akses jalan trotoar, akses di kampus-kampus dan fasilitas publik lainnya.
“Saya membayangkan Visi NTB Gemilang itu diwujudukan melalui fokus utama pengembangan wilayah melalui pembangunan SDM, seperti mental dan kultur masyarakat. Dengan kata lain penguatan SDM, mental dan kultur adalah poin masalah di NTB, karena kita tau berdasarkan data BPS IPM kita berada diposisi yang cukup rendah, yaitu urutan 29 nasional dengan nilai 66.58”, Terang Taufan.
Pak Gubernur tentu menyadari hal demikian, karena beliau juga fokus pembangunan SDM. Namun, terkait paradigma berpikir di NTB terhadap pekerjaan misalnya, ada persepsi tertentu terhadap jenis pekerjaan, jadinya kesediaan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja tidak imbang, sehingga banyak lulusan anak NTB yang tidak terserap.
“Ketidak seimbangan ini masalah, padahal terkait hal ini aspek pendidikan perlu diperhatikan, semuanya harusnya terintegrasi, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat tidak memperhatikan keterkaitan pendidikan dan ketenagakerjaan, itulah fungsinya RPJMN, RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya. Tapi masyarakat tidak tau, jadi seolah Pemerintah jalan sendiri, masyarakat juga jalan sendiri, tidak tau arah daerah kita mau kemana, jadi tidak ada kesatuan langkah Pemerintah dengan masyarakat. Oleh karenanya, kedepan bersama pak Dr. Zul kami sangat berharap ada harmonisasi Pemerintah dan masyarakat”, Jelasnya.
Berkaitan dengan ketenagakerjaan, penulis buku “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan” ini menegaskan pula bahwa masalah TKI juga perlu dipikirkan, ini menunjukan ketidakmampuan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan nafsu negara untuk mendapatkan devisa, ini masalah krusial jangka panjang.
“Anda harus lihat bagaimana kehidupan anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya bekerja ke luar negeri, masalah-masalah ini menjadi bom waktu, jangan sampai kita sedang menyuburkan masalah, karena ada konsekuensi logis berbagai kebijakan Pemerintah”, Tambahnya.
Sedangkan untuk pemberian dana terhadap desa potensial juga perlu diatensi, namun yang terpenting adalah perlu diarahkan untuk diapakan dana itu dan masyarakat perlu diarahkan kemana NTB nanti?. Cara pandang masyarakat terhadap pengembangan wilayah selalu infrastruktur, ini yang perlu diluruskan bersama Pak Gubernur Dr. Zul. Karena yang terpenting adalah pembangunan SDM untuk mengatasi masalah-masalah sosial lainnya. Sejauh ini, kebijakan prioritas belum terlihat ada solusi penyelesaian masalah dari akar.
“Solusi ke depan, perlu mendasarkan kebijakan dari kondisi empiris di NTB, dengan melihat dan mepertimbangkan hasil penelitian ilmiah. Kalau kebijakan dibuat tidak berdasar kondisi empiris baik itu masalah atau potensi, analogi saya seperti orang sakit salah minum obat, sakit perut dikasi obat sakit mata, kita berdoa saja semoga obatnya kesasar dan menyembuhkan”, Lanjutnya dengan candaan.
Seperti diketahui, Gubernur NTB sebelumnya menyampaikan ada lima belas komitmen penting dalam membangun NTB Gemilang selama lima tahun ini yakni, Pendidikan dan kesehatan, Jaminan kesehatan bagi orang miskin dan layanan posyandu unggul dan berkualitas, Memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan, Gemilang pemberdayaan ekonomi dan industri modal usaha dan akses keuangan bagi masyarakat, Hadirnya sains dan tekno park serta rumah industri yg kreatif mendorong industri olahan dan menghadirkan industri permesinan, Gemilang pembangunan sosial dan kebudayaan yaitu dengan memantapkan islamic centre sebagai pusat peradaban.
Selanjutnya, Menghadirkan NTB Care sistem penanganan sosial darurat kemudian bersahabat dengan penyandang cacat dan masalah sosial pesantren sebagai pusat gerakan perempuan sosial pada kultural, Gemilang pembangunan pedesaan dan lingkungan dan memberikan 1 milyar bagi desa wisata potensial dan 100 juta bagi Pomdes yang potensial, Mendorong penggunaan energi dalam menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi dan bendungan, Melakukan pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan, Gemilang pembangunan pariwisata. Serta menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi investasi khususnya untuk industri pengolahan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, Taufan juga menyoroti keterkaitan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Ia mempertanyakan RAD SDGs bagaimana implementasinya, perlu komitmen bersama dengan sosialisasi dan kerjasama semua unsur yang tidak terbatas hanya lembaga pemerintah. Dan yang terpenting penyesuaian dengan produk hukum saat ini.
“Perlu dievaluasi semuanya, jangan sampai program dinas-dinas, pemerintah desa, tidak sesuai dengan SDGs. Masyarakat juga perlu tau tugas dan fungsi SDGs Center NTB dan Konsorsium Riset SDGs, sehingga kita semua dapat berperan aktif membangun NTB”, Timpalnya.
Untuk diketahui, Sebelumnya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2019-2023, SDGs Center NTB, dan Konsorsium Riset SDGs resmi diluncurkan oleh Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah pada tanggal 21 November 2018. (M. Arif. Radio Arki)
