Sumbawa Barat. Radio Arki – Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di pertanyakan. Di tengah apresiasi dari beberapa pihak terkait penanganan gempa di Sumbawa Barat, ternyata oleh organisasi Koalisi Masyarakat Korban Gempa (KMKG) Kabupaten Sumbawa Barat menilai proses pembangunan rumah terdampak gempa cenderung lamban dan tidak transparan.
KMKGpun menggelar aksi demonstrasi dimulai dengan long march keliling Kota Taliwang, alun alun, dan terakhir diterima hearing di halaman kantor BPBD KSB. Beberapa tuntutan KMKGpun disampaikan, mulai dari minta pemerintah daerah transparan terkait data korban gempa, transparan terkait pemasukan dan pencaiaran dana gempa, meminta pertanggungjawaban bupati yang akan menggadai SKnya untuk membantu korban gempa, meminta Pemda KSB mengaudit investigasi dugaan pungli, hingga meminta bupati mengingatkan Pokmas agar transparan.
“Kami ingin tahu, dana yang sudah dicairkan senilai 109 Milliar dibawah kemana?. Sebelumnya dari pihak kami sudah mendatangi Kepala BPBD menanyakan perihal anggaran untuk korban gempa tersebut, tapi oleh Kepala BPBD katanya sudah dicairkan ke Kelompok Masyarakat (Pokmas). Nah, setelah kami kroscek ke pokmas, Pokmas justru tidak terbuka kepada kami,” Ucap Irfan Zulfahmi mempertanyakan, di halaman Kantor BPBD, Siang tadi (21/1).
Dihadapan puluhan massa aksi lainnya, Irfan Zulfahmi juga menyampaikan bahwa, perihal uang untuk korban terdampak gempa telah lama masuk. Oleh karena itu, massa aksi meminta rincian penggunaan anggaran tersebut.
Menanggapi pertanyaan massa aksi, Kepala BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, MM menjelaskan bahwa, Dana bantuan korban gempa telah ditransfer sebanyak 4 kali dengan kalkulasi keseluruhan Rp.109.315.000.000. Jumlah masyarakat terdampak gempa bumi berjumlah 18.514 unit dalam 6 tahap Verifikasi.
“Yang sudah ditransfer baru yang 2 tahap verifikasi dari 6 tahap yang ada. Jadi dari 18.514, baru 5.919 unit rumah yang sudah ada uangnya. Kemudian uang itu sudah ada di rekening masing masing Pokmas. Saya tidak tunggu lama, saya langsung meminta pihak BRI selaku mitra untuk mentransfer ke terdampak gempa, baru kemudian dicairkan melalui pokmas,” Jelas Lalu Azhar.
Dalam hearing tersebut, massa aksi melempar berbagai pertanyaan dan langsung di jawab otoritas Pemerintah Daerah melalui Kepala BPBD dan Sekretaris PUPR KSB. Kepala BPBD berkomitmen siap segera mencairkan anggaran korban gempa bumi jika ada data pokmas masuk tahap 1 dan 2 yang belum di cairkan. (Enk. Radio Arki)
