Sumbawa Barat.Radio Arki- Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) menegaskan, tidak ada praktek illegal dalam pengurusan ijin apapun di intansi tersebut. semuanya telah sesuai dengan pedoman Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian ijin yang ditangani BPMPPT.
Dikatakan sekretaris BPMPPT, M.Taufik Dirjawijaya, S.E. MM, system pengawasan dalam instansinya sangat ketat dan berdasarkan standar penangan yang berlaku.
“saya pastikan tidak ada (Pungli). Jadi kalau ada yang telat bisa dilaporkan langsung, untuk ditindak,”tegasnya. Kamis 10/11 pagi.
Ia mencontohkan, apabila dalam pengurasan perijinan ada staf yang diberikan uamh lebih, maka itu tidak bole dan harus dikembalikan. Imbuhnya.
Semua biaya perijinan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan langsug masuk ke Kas Daerah. Bahkan untuk menghindari terjadinya pungutan liar, pihaknya juga melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, agar mengetahui berapa jumlah masing masing setiap perijnan.
“Kita mencoba melayani secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada, mereka akan datang ke sini dan diterima lansung petugas. Selanjutnya baru akan ada petugas khusus lainnya yang menyeleksi dokumen. Jadi mereka kalau berkas lengkap, maka tidak ada alasan bagi petugas tidak menyegerakan penerbitan ijin yang dibutuhkan,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat telah membentuk Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ) berdasarkan surat radio gram dari kementerian koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pulhukam). Kebijakan itu diharapkan akan membersihkan indonesia dari praktek pungutan liar. (AB-ArkiRadio)
