Sumbawa Barat. Radio Arki – Puluhan mahasiswa asal Sumbawa Barat yang berkuliah di Kota Mataram ‘menggedor’ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB), pagi tadi (14/2). Aksi mahasiswa tersebut menuntut permasalahan terkait beasiswa yang dinilai adanya kejanggalan, bahkan cenderung adanya praktek diskriminiasi dalam pengambilan kebijakan pemda dalam mengatur beasiswa.
“Jumlah beasiswa yang diterima oleh mahasiswa asal Sumbawa Barat dikurangi. Kebijakan pengurangan jumlah beasiswa tersebut melukai perasaan mahasiswa, terlebih bagi mahasiswa yang ekonomi menengah kebawah yang berharap besar terhadap beasiswa untuk memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan,” jelas ketua Himpunan Mahasiswa Sumbawa Barat (Hipmasbar-Mataram), Yud Indrajaya dalam orasinya.
Penurunan jumlah beasiswa dari tahun ketahun, menurut Yud, menuai banyak kejanggalan. Penurunan jumlah beasiswa tersebut semakin memicu masalah, tatkala munculnya kesenjangan dimana jumlah beasiswa untuk mahasiswa asal KSB yang berkuliah di IPB justru menerima dengan jumlah yang fantastis.
“Kami di tahun 2016 menerima beasiswa 3 juta, tahun 2017 menerima 2,5 juta, dan mirisnya lagi di tahun 2018 hanya menerima 800 ribu untuk D3 dan 1,2 juta untuk mahasiswa S1. Sedangkan untuk mahasiswa IP tidak pernah ada pengurangan, mereka justru menerima dengan jumlah yang fantastis, yakni untuk mahasiswa D3 dengan jumlah 25 juta lebih, dan mahasiswa S1 dengan jumlah 28 juta lebih,” beber mahasiswa asal Kecamatan Brang Ene tersebut.
Senada dengan Yud Indrajaya, Anggun Permatasari dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah daerah dalam mengatur beasiswa. Keberadaan beasiswa dengan besaran yang termaktub dalam aturan tentu sangatlah bermanfaat bagi mahasiswa, terlebih bagi mahasiswa tidak mampu.
“Bagi kami jika memang beasiswa dibatasi atau bahkan tidak diberikan itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan teman teman mahasiswa yang lain, yang betul betul mengharapkan beasiswa tersebut untuk melanjutkan pendidikannya,” cetus mahasiswi Univetrsitas Mataram tersebut.
Kekecewaan Anggun dan masa aksi lainnya semakin memuncak, tatkala mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasnya dihadang oleh aparat kepolisian di gerbang masuk kompleks Kemutar Telu Center (KTC). Aksi aparat kepolisian dan Pol PP yang tidak memperbolehkan masa aksi memasuki kompleks KTCpun membuat situasi sedikit memanas.
Dalam pantauan media ini, sebanyak 5 kali mahasiwa saling dorong dengan aparat kepolisian dan Pol PP yang sedang berjaga. Meski demikian, semangat mahasiswa tidak memudar sedikitpun. Bahkan lebih dari 3 jam massa aksi berorasi secara bergantian di tengah terik matahari.
“Kami malu sekaligus kecewa dengan pemerintah daerah yang memperlakukan mahasiswa berdemonstrasi seperti ini. Kami datang kesini tidak anarkis, kami kesini dengan itikad baik untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa yang akan memperbaiki masa depan sumbawa barat,” tegas Anggun.
Usai menggelar orasi secara bergantian, serta menggelar teatrikal. Massa aksi yang kecewa karena tidak ditemui otoritas pemerintah daerah kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Untuk diketahui, ada 3 tuntutan dan 2 solusi yang ditawarkan massa aksi. Diantaranya, meminta kepada pemda KSB untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan standar IP sesuai dengan juklak juknis (sistem rangking). Selanjutnya meminta kepada Pemda KSB untuk meningkatkan pelayanan adminstrasi di Dikpora. Terakhir meminta Pemda KSB untuk memberikan pemerataan dan keadilan dalam pengajuan dan penerimaan beasiswa di seluruh PTS/ PTN di Indonesia. Selanjutnya massa aksi juga memberikan solusi kepada Pemda KSB untuk segera merevisi Perbub No 42 tahun 2016. Selanjutnya meminta Pemda transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Enk. Radio Arki)
