Sumbawa Barat. Radio Arki – Pada acara Sosialiasi Keamanan dan Pengamanan Data Informasi Persandia Daerah, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T meminta dukungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi NTB, untuk membantu Dikominfo KSB meniadakan area blank spot di KSB.
‘’Masih ada dua titik wilayah kita blank spot, ini tugas Kominfo dan kita minta Diskominfo NTB membantu, agar masyarakat dapat mengakses informasi di era keterbukaan informasi ini,” kata Wabup di Aula Kedai Sawah, Kamis pagi (21/03).
Selain tugas penting membangun jaringan internet yang menyeluruh, tanggung jawab Kominfo adalah bagaimana meminimalisir, mencegah bahkan menghapus kontent di media sosial yang berbau gibah (membicarakan orang) bahkan fitnah. Terlebih di momen pemilihan legislatif dan pemilihan presiden saat ini. Selain kemudian menjaga data informasi dan persandian pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kominfo KSB dalam laporannya menyampaikan, keamanan data informasi menjadi sangat penting dalam pemerintahan. Menghadapi era digitalisasi, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aturan ini menjawab mobilitas pejabat yang tinggi termasuk keamanan data, salah satunya dengan penggunaan tandatangan elektronik.
‘’Dengan tandatangan elektronik pejabat bisa menandatangani dokumen di mana saja dan kapan saja, selain itu keaslian dokumen terjamin dan tidak bisa di rubah karena jika diubah maka secara otomatis akan diketahui,” jelasnya.
Selain dihadiri Kepala OPD KSB, sosialisasi juga dihadiri Kepala Dinas dan perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten Dompu, Lombok Utara, Mataram, Kota Bima dan Lombok Tengah. Hadir juga pejabat dari Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB. Sebagai narasumber sosialisasi adalah ahli informasi dan teknologi dari Badan Siber dan Sandi Negara. (Enk. Radio Arki)
