Bima. Radio Arki – Keseriusan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc dalam membangun NTB secara merata dituding hanya isapan jempol belaka. Sejak dilantik sebagai Gubernur NTB bersama Wagub Rohmi, sampai saat ini terkesan diskriminasi membangun NTB, terutama di wilayah Kabupaten Bima.
Hal tersebut terlihat dimana sejumlah jalan dan jembatan milik Pemerintah Provinsi NTB di wilayah Kabupaten Bima tidak diperhatikan. Seperti jembatan Simpasai Kecamatan Monta, dua Jembatan di Kecamatan Sanggar, Jembatan Kananta Kecamatan Soromandi dan Jalan lintas Tawali Sape.
“Jembatan dan jalan ini tidak ada niat untuk diperbaiki. Bahkan kabarnya tidak diakomodir dalam APBD 2019. Padahal jalan dan jembatan ini rusak sejak lama,” Ujar Mulyadin, Ketua Umum Perhimpunan Pesisir Nusantara, kemarin (11/07).
Bahkan desakan perbaikan jalan dan jembatan tersebut, lanjut Mulyadin seringkali disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Baik tertulis maupun menggelar aksi demonstrasi turun ke jalan.
“Aspirasi ini justru tak digubris. Malahan hanya dijanjikan terus, katakanlah bendungan yang ada di Sape,” katanya, dengan nada kecewa.
Parahnya lagi kata Mulyadin, kerusakan jalan dan jembatan justru yang disalahkan adalah Pemerintah Daerah Bima. Padahal perbaikan sarana dan prasarana tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
“Inilah bentuk ketidakseriusan Gubernur membangun Kabupaten Bima. Justru Melempar tanggungjawab ke Bupati Bima,” Cetus Aktivis HMI tersebut.
Jika tidak ada niat atau tidak mampu membangun NTB secara merata dan berkeadilan, Mulyadin menyarankan agar Gubernur mengundurkan diri. Ketimbang memberikan harapan yang tidak pasti terhadap masyarakat.
“1 tahun kepemimpinan Gubernur, tapi belum ada yang nampak dalam pembangunan di Kabupaten Bima,” cecarnya, kecewa.
Mulyadin menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan TGH. Dr. H. Zainul Majdi atau TGB, sangat jauh berbeda. Salah satunya perbaikan dan pengaspalan di jalan lingkar utara Soromandi Kabupaten Bima. Belum lagi pembangunan lainnya.
“Saat TGB pembangunan hampir merata antara Pulau Sumbawa dan Lombok. Tapi kepemimpinan Gubernur saat ini sangat jauh berbeda. Wilayah Kabupaten Bima seperti dianaktirikan,” tukasnya. (Enk. Radio Arki)
